METROPOLITAN.ID - Workshop dengan tema 'Transformasi Kebijakan Subsidi Pupuk' dilaksanakan di Hotel Lorin Sentul, Sentul, Babakanmadang, Kabupaten Bogor hingga berlangsung hingga 5 Agustus 2023 mendatang.
Dalam kegiatan itu, Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan terkait proses distribusi pupuk subsidi yang diberikan kepada para petani oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
"Ombudsman juga telah memberikan input melalui kajian yang telah diikuti oleh Kementerian Pertanian dan lembaga-lembaga terkait. Ombudsman dengan 34 perwakilan di tingkat provinsi akan terus melakukan pengawasan. Karena peredaran pupuk bersubsidi ini melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya BUMN, tapi juga para masyarakat yang masuk ke dalam lini perdagangan distribusinya," kata Bobby pada Kamis, 3 Agustus 2023.
Baca Juga: Pedagang Pasar Sukasari Diberikan Keringanan, Ini Penjelasannya!
Bobby menjelaskan, pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan pupuk subsidi yang telah disediakan akan sampai kepada para petani sesuai dengan data yang diberikan (tepat sasaran).
Selain itu Bobby juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki wadah pengaduan untuk masyarakat, terkait pembagian pupuk subsidi dari pemerintah ditingkat Kota/ Kabupaten di seluruh Indonesia.
"Kami dalam beberapa kesempatan masih menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kelangkaan yang terjadi. Melalui peredaran pupuk bersubsidi ini, mudah-mudahan kita akan terus mendapat data semakin akurat," ujarnya.
Baca Juga: MTQ Rumpin Diikuti 72 Peserta, Juaranya bakal Dipersiapkan Untuk Lomba Tingkat Kabupaten Bogor
Sementara itu, anggota Ombudsman RI,
Yeka Hendra Ftaika menyebutkan bahwa banyak sekali laporan yang masuk kepada pihaknya namun laporan tersebut terputus lantaran para pelapor merupakan petani.
"Yang melaporkan itu banyak, tapi karena yang melaporkan itu para petani yang dimana laporan secara persyaratan formil materilnya tidak bisa dipenuhi, jadi membuat kami harus aktif untuk melakukan investigasi tersebut," kata Hendra.
"Kami mencatat Kementerian Pertanian masih on the track berupaya untuk melaksanakan kegiatan tindakan yang dimintai Ombudsman," tambahnya.(Devina Maranti)
