Baca Juga: Berkendara Diluar Jalur, Polisi Sita Puluhan Sepeda Listrik di Kota Bogor
Kepala OJK Regional II Jawa Barat, Indarto Budiwitono mengungkapkan, OJK memiliki tugas mengatur dan melindungi masyarakat terkait jasa keuangan yang bisa bersinergi dengan TPAKD untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat tentang produk jasa keuangan di Jawa Barat dan di nasional.
"Karena kita lihat gapnya antara inklusi dan literasi cukup tinggi. Sehingga berdampak kepada pemahaman masyarakat terkait produk-produk jasa keuangan, termasuk pinjaman online ilegal," ungkapnya.
Indarto menambahkan, penggunaan produk jasa keuangan ilegal bisa berdampak negatif kepada masyarakat karena akan menimbulkan ketakutan yang disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap risiko dan akibat proses pinjaman melalui pinjaman online yang ilegal.
Baca Juga: Ribuan Pohon di Kawasan Pakansari Cibinong Mati Kekeringan, Rudy Susmanto Sindir Plt Bupati Bogor
“Kami selalu berharap dengan adanya TPAKD ini hal-hal seperti itu bisa kita kurangi, TPAKD memiliki program kredit untuk melawan rentenir dan pinjaman online ilegal,” terang Indarto.
Hadir pula pada acara tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kepala BPS Kabupaten Bogor, Pimpinan Bank BJB Cabang Cibinong. Pimpinan BRI Cabang Cibinong, Pimpinan BNI Cabang Cibinong, Direktur Utama BPRS Bogor Tegar Beriman, Wakil Rektor I IPB University, Direktur SDM Universitas Pakuan, dan jajaran Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bogor.(*)
