METROPOLITAN.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Jawa Barat mendorong para ulama di daerahnya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terprovokasi politik identitas pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Adanya eksploitasi politik identitas bisa membuat polarisasi di tengah-tengah masyarakat," kata Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kabupaten Bogor Dr Aep Saepudin Muhtar dalam kegiatan Pembinaan MUI Kecamatan di Bojonggede, Bogor, Kamis 21 September 2023.
Dr Aep Saepudin Muhtar meminta ulama-ulama di Kabupaten Bogor untuk rutin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari eksploitasi politik identitas melalui ceramah-ceramah ataupun kajian di majelis.
Baca Juga: Lepas Jabatan Bupati, Anne Ratna Mustika : Hatur Nuhun Warga Purwakarta
Peraih gelar doktor bidang ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan bahwa polarisasi akibat dari eksploitasi politik identitas akan berdampak pada disintegrasi atau memecah belah keutuhan bangsa.
"Hal ini terlihat pada kedua kontestan pada Pilpres 2019 lalu, keduanya menggunakan politik identitas sebagai bagian gerakan populisme Islam untuk menarik simpati dan meningkatkan elektabilitas," kata pria yang karib disapa Gus Udin itu.
Gus Udin menuturkan, gerakan populisme Islam sering digunakan dalam kontestasi politik baik ditingkat nasional maupun lokal yang tumbuh berkembang menjadi gerakan asimetris lintas kelas dan mengatasnamakan umat Islam.
Baca Juga: Permudah Layanan, Aplikasi SIMAe Besutan Dishub Kota Bogor Menuju 5 Besar Terbaik di Jawa Barat
Menurut Gus Udin yang juga Dosen Universitas Djuanda (Unida) Bogor itu, anggapan gerakan populisme Islam sebagai ancaman semata atau bersifat destruktif terhadap demokrasi Indonesia merupakan pandangan yang kurang tepat.
Ia menyebut, Populisme Islam harus pula dipandang sebagai gerakan konstruktif karena hal tersebut sebagai bentuk tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan penduduk mayoritas.
Gus Udin berharap, polarisasi yang terjadi di Pilpres 2019 tak terulang pada pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun depan.***