METROPOLITAN.id - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyoroti kondisi politik saat ini, setelah adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat sehingga dicopot dari jabatan Ketua MK.
Ganjar merasa heran, mengapa putusan MK terkait batas minimal usia capres-cawapres masih menjadi rujukan.
Baca Juga: Diduga Sembunyikan Ambulans Untuk Rujukan Pasien, Ini Penjelasan Direktur RSUD Leuwiliang
"Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK," kata Ganjar melalui rekaman video yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya, Minggu 12 November 2023.
"Dari situ saya semakin gelisah dan terusik mengapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada pertanggungjawabannya kepada negara," sambung dia.
Baca Juga: Bey Machmudin Ziarah ke Makam 2 Pahlawan Nasional Usai Pimpin Upacara di Sumedang
Ganjar mengakau resah, sebab putusan MK nomor 90 /PUU-XXI/2023 masih dijadikan landasan hukum dalam bernegara. Menurut dia, hal itu seperti cahaya yang menyilaukan dan menyakitkan mata.
"Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara. Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan dan menyakitkan mata sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya," ungkap Ganjar.
Baca Juga: Gegara Ini, Wapres Berikan Insentif Fiskal 2023 Rp5,9 Miliar buat Kota Bogor
Ganjar mengaku dirinya mewakili rakyat yang gelisah terhadap demokrasi dan keadilan yang mau hancur. Ganjar tak ingin demokrasi hancur hanya karena keinginan berkuasa.
"Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan," cetus Ganjar.
Ganjar menyebut, putusan MKMK telah membuktikan bahwa konstitusi di Indonesia masih menghargai proses demokrasi. Ia pun berharap, masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi dan nilai-nilai luhur bangsa tanpa prilaku yang mencederai demokrasi dan keadilan.
Baca Juga: Dukung Anti Korupsi, Ketua DPRD Kota Bekasi HM Saifuddaulah Ikuti Pelatihan dari KPK
"Majelis Kehormatan MK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi. Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya," tegas Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar menyampaikan generasi saat ini memiliki tanggung jawab terhadap sejarah. Ganjar pun mengajak semua lapisan masyarakat untuk memastikan sejarah Indonesia baik-baik saja.
Baca Juga: Surya Paloh Menilai Putranya, Prananda Surya Paloh Belum Pantas Menjadi Cawapres 2024
"Kita generasi yang ada saat ini punya tanggung jawab sejarah, apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya tidak, kita akan memastikan sejarah yang terang, kita pastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya," ujar Ganjar.
"Diam bukan sebuah pilihan, mimpi yang diimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi, mimpi yang di impikan bersama adalah kenyataan," pungkasnya.***
