METROPOLITAN.ID - Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran disebut bakal menegaskan keberpihakan penuh terhadap upaya konservasi alam Indonesia.
Hal itu diungkapkan Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono.
Tidak hanya wacana, keberpihakan tersebut ditunjukkan jelas dalam visi misi Prabowo Gibran, yang juga membahas perlindungan serta penghentian pengrusakan kawasan konservasi, perlindungan satwa dan tumbuhan langka.
Baca Juga: Panas! Diminta Ganjar Pranowo Mundur dari Kursi Wali Kota Solo, Gibran : Terima Kasih Masukannya
Disertai hukuman yang berat yang pada pihak yang melanggar.
“Untuk konservasi alam, baik tumbuhan, hewan dan ekosistem, Prabowo Gibran memiliki keberpihakan penuh," kata Budisatrio Djiwandono, Jumat 19 Januari 2023.
"Semua pihak harus terlibat dengan penegakan hukum yang tegas dan semangat kolaboratif. Ini adalah prioritas dan penting untuk generasi mendatang," imbuh dia.
Baca Juga: Kyai Kampung Kota Bogor Deklarasi Prabowo - Gibran
Budisatrio yang saat ini menjabat sebagai ketua Panja penyusunan Revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) tersebut menjelaskan bahwa sikap tegas Prabowo Gibran akan ditunjukkan dalam penegakan hukum di setiap pelanggaran.
“Di AstaCita 2 tertulis bahwa hukuman seberat-beratnya akan diberikan kepada pemilik perusahaan yang terlibat usaha pertambangan yang merusak ekologi, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi," kata dia.
"Harus dilakukan agar ada efek jera. Dan ini juga selaras dengan Revisi UU Konservasi yang sedang dibahas di DPR," imbuh dia.
Baca Juga: Bawaslu Kota Bekasi Selidiki Kasus Videotron Anies Baswedan Kena Take Down, Ternyata Ini Pelakunya!
Selain penegakan hukum, Prabowo Gibran juga akan melakukan usaha pelestarian lingkungan yang dilaksanakan dengan semangat kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat.
“Jika selama ini konservasi terkesan terpusat, maka kedepannya upaya konservasi alam akan dilaksanakan dengan kolaborasi; baik dengan masyarakat adat, masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak swasta. Semua harus dilibatkan.” jelas Budisatrio.
