METROPOLITAN.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor melantik sebanyak 30 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas pada Pilkada 2024.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota PPK dari masing-masing kecamatan di Kota Bogor itu berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor pada Kamis, 16 Mei 2024.
Turut hadir dalam kegiatan pelantikan ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah beserta jajaran Muspika dari enam kecamatan.
"Hari ini bagian dari salah satu rangkaian Pilkada yakni pelantikan PPK. Jadi ini ujung tombak juga selain nanti PPS akan dilantik juga," kata Syarifah Sofiah.
Menurut Sekda, tak hanya dilantik, 30 PPK ini juga diambil sumpah jabatan dan ada pakta integritas. Hal ini untuk menjamin netralitas PPK yang artinya tidak berpihak, tidak partisan, tidak mementingkan golongan dan melaksanakan tugas secara profesional.
"Semua warga Kota Bogor ingin mendapatkan kepala daerah yang terbaik, jadi pelaksanaan Pilkada mendatang harus dilaksanakan dengan jujur, adil, cermat dan netral," ucap Syarifah Sofiah.
Selain itu, kata dia, 9 bulan ke depan PPK harus memiliki sensitivitas, yakni tidak melakukan pertemuan khusus dengan partisan tertentu agar tidak ada kesalahpahaman dan tentunya bisa menjaga kondusifitas Pilkada agar pelaksanaannya berjalan lancar, aman dan damai.
"Kami juga berharap partisipasi warga Kota Bogor yang memilih bisa lebih meningkat lagi di Pilkada 2024," harap Sekda Kota Bogor.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi Zaenal Arifin mengatakan, pelantikan PPK ini merupakan salah satu tahapan Pilkada yang harus dilaksanakan di Kota Bogor.
Yakni membentuk badan ad hoc, diantaranya membentuk dan melantik PPK di enam Kecamatan Kota Bogor dengan jumlah 30 orang alias lima orang per kecamatan.
"Kegiatan mereka sesuai dengan amanah, yakni dilakukan orientasi terlebih dahulu. Karena tugas pertama mereka adalah membangun koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kebijakan di wilayah masing-masing, baik dengan Forkopimcam maupun tokoh masyarakat lainnya," kata Habibi.
Pihaknya sudah memastikan latar belakang dari 30 PPK yang dilantik ini tidak ada yang berasal dari partai politik dan memang tidak diperbolehkan. Bagi seluruh PPK se-Kota Bogor ini juga harus bisa menjaga netralitas, integritas, sesuai dengan sumpah janji yang sudah diikrarkan dan sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani.
"Ini juga sesuai dengan surat pernyataan pada waktu pendaftaran bahwa mereka tidak terafiliasi dengan golongan yang berbau politis apapun atau partai politik," tandas dia. (rez)
