METROPOLITAN.ID - Pasca kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah tegas bersama dengan ketua umum (Ketum) partai politik (parpol) sekaligus pimpinan DPR.
Prabowo mencabut kebijakan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Termasuk menindak anggota DPR RI yang telah menyampaikan pernyataan keliru di hadapan publik dengan mencabut keanggotaannya di DPR RI.
Baca Juga: NasDem Ambil Langkah Tegas, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan dari DPR RI
Menurutnya, seluruh anggota DPR harus peka dan berpihak pada kepentingan rakyat
Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil keputusan untuk melakukan pencabutan kebijakan DPR RI di antaranya terkait besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
"Saya didampingi ketua parpol telah membahasnya dan perlu disapaikan bahwa akan ada Pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Dan mengimbau agar anggota DPR RI berpihak pada masyarakat,"ungkap Prabowo Subianto dalam keterangan resminya di Istana Negara.
Baca Juga: Sambut Milad, PAN Kota Bogor Gelar Khitanan Gratis buat Anak Yatim
Dia juga mengingatkan bahwa pihaknya menghormati kebebasan berpendapat. Dengan catatan bahwa penyampaia aspirasi dilakukan secara damai.
"Bila dilakukan dengan anarkis, merusak atau membakar fasilitas umum sampai ada korban jiwa maka hal itu adalah pelanggaran hukum. Negara wajib hadir melindungi rakyatnya,"tuturnya
Untuk diketahui, dalam penyampaian keterangan resmi, Prabowo Subianto didampingi sejumlah ketua umum parpol, Di antaranya Megawati Soekarno Putri (PDI Perjuangan), Bahlil Hadalia (Partai Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PKB) dan Surya Paloh (Partai Nasdem)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ibas Yudhoyono, Sekjen PKS Muhammad Kholid.***