METROPOLITAN.ID - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan komitmen parlemen untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebagai respons atas gelombang demonstrasi yang sempat berujung kericuhan beberapa waktu lalu.
Reformasi ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tujuan menjadikan DPR lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Dasco menyampaikan pernyataan ini dalam forum audiensi dengan sejumlah elemen mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Ia mengatakan bahwa DPR telah mulai melakukan evaluasi internal bahkan sebelum audiensi tersebut dan memandang momen dialog dengan mahasiswa sebagai bagian penting dari proses evaluasi.
Sejumlah tuntutan yang menjadi bagian dari gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, yang mencakup reformasi DPR, transparansi anggaran, penghapusan tunjangan, hingga perlunya pembentukan tim investigasi kasus kekerasan aparat, akan menjadi fokus pembahasan dalam rapat pimpinan fraksi yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Dasco juga meminta maaf atas kekeliruan dan kekurangan DPR selama ini sebagai wakil rakyat dan menyadari bahwa permintaan maaf saja tidak cukup tanpa aksi nyata berupa perbaikan menyeluruh.
Beberapa langkah pembenahan yang telah dan akan dilakukan DPR antara lain penghentian tunjangan perumahan anggota DPR sejak 31 Agustus 2025 serta moratorium kunjungan kerja luar dan dalam negeri.
DPR juga berniat membuka dan memperjelas transparansi agenda kerja serta keterbukaan anggaran.
Pengumuman hasil evaluasi dan reformasi ini akan diumumkan kepada publik secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban legislatif kepada masyarakat.
17+8 Tuntutan Rakyat sendiri merupakan rangkaian tuntutan dari aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang menyoroti berbagai isu penting terkait transparansi, pengelolaan anggaran publik, perlindungan hak asasi, dan penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi dalam konteks demonstrasi.
Langkah reformasi ini dianggap sebagai momentum penting untuk memperkuat hubungan antara DPR dan masyarakat serta memulihkan kepercayaan publik kepada lembaga legislatif.