Kisah Ummi Wahyuni Sebagai Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Perempuan Pertama di Jantung Pemilu Bogor

METROPOLITAN - Menjadi penyelenggara pemilu bukan lah hal mudah. Namun siapa sangka, ada sosok perempuan yang mau konsisten terjun ke dalamnya.

Adalah Ummi Wahyuni yang saat ini menjadi satu-satu­nya perempuan yang menempati kursi komisioner KPU Kabupaten Bogor.

Dengan menempati posisi sebagai komisioner divisi teknis, ia mengabdikan diri di ‘jantung pemilu’ dengan segala tanggung jawab besarnya untuk suksesi pesta demokrasi lima tahunan.

Lantas seperti apa kiprah perjalanan karirnya? Berikut wawancara Harian Metropolitan bersama perempuan berusia 36 tahun:

Sejak kapan Anda tertarik dengan dunia kepemiluaan?

Awalnya saya masuk IPB pada tahun 2001 dan 2002. Disitu saya mulai masuk organisasi, salah satunya HMI. Di sana sering ikut diskusi dan dip­erkenalkan organisasi dengan se­gala dinamikanya. Makin ke sini makin aktif. Pas 2003-2004 mulai menjadi relawan pemantau pemilu di Jaringan Pendidikan Pemilih un­tuk Rakyat (JPPR).

Lanjut lagi di Pilpres 2004 itu jadi relawan entri data di Kecamatan Pa­mijahan. Di sana saya merhatiin pro­ses pemilu sampai pungut hitung. Senang dan makin tertarik. Kebetulan saat itu aktif sebagai Ketua Umum Korps HMI-wati (Kohati) dan pengu­rus Gabungan Organisasi Perempuan (GOW) serta pengurus di Kaukus Pe­rempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Bogor.

Kapan pertama kali Anda turun langs­ung menjadi penyelenggara pemilu?

Setelah lulus saya makin aktif dalam dunia kempemiluan, waktu itu sambil ngajar juga di sekolah dan kampus swasta. Waktu 2012 sudah ada yang nawarin daftar jadi komisioner KPU, tapi masih terbentur syarat minimal umur.

Karena saya percaya pada proses, saya putuskan untuk masuk penyelen­ggara pemilu tingkat kecamatan dulu. Dari situ saya faham bagaimana kon­disi di bawah.

Lalu, apa yang Anda lakukan?

Menjadi Panitia Pemilihan Keca­matan (PPK) memberikan saya banyak pengalaman. Tapi setelah itu saya memilih tidak di PPK lagi. Kenapa? Karena saya pikir sudah pernah, 2013 saya coba tantangan baru, mem­buat lembaga peman­tau di 40 kecamatan dengan melibatkan pengurus perempuan di jejaring KNPI dan KPPI. Saya daftarkan di KPU dan menjadi pemantau pe­milu lokal pertama yang menda­pat akreditasi.

Di tahun yang sama, pemantau kami bekerjasama dengan Panwaslu dalam bentuk MoU bersama untuk melakukan pengawasan partisi­patif pada pemilihan bupati (Pilbup) Bogor 2013.

Setelah itu?