Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengapresiasi inovasi KPUD Kota Bogor yang telah membuat sistem informasi terpadu, Anjungan Informasi Pemilu (Ajip). Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Data dan Informasi Biro SDM Sekretariat KPU RI Bambang Gunawan ketika melihat dan mencoba langsung aplikasi tersebut di Sekretariat KPU Kota Bogor, Jalan Loader, Baranangsiang, belum lama ini.
Sistem informasi itu bisa diakses masyarakat untuk mengetahui proses berlangsungnya pemilu di Kota Bogor. ”Inovasi KPU Kota Bogor ini tentunya bisa dicontoh, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” katanya. Menurut dia, KPU RI akan menjadikan Ajip sebagai percontohan dalam rapat kerja Biro SDM di Lombok dalam waktu dekat. Dia berharap seluruh satuan kerja KPU bisa mengaplikasikan Ajip seperti yang telah dilakukan KPU Kota Bogor.
Sedangkan Ketua KPUD Kota Bogor Undang Suriatna mengatakan, pengoperasian Ajip diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Pengoperasian Ajip pun bertujuan meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu, memudahkan pengelolaan informasi oleh penyelenggara pemilu atau KPU serta memudahkan akses publik.
Melalui Ajip, KPUD menyediakan informasi penyelenggaraan pemilu mulai dari 2004 hingga 2014. Sejumlah informasi yang tersaji, seperti data jumlah pemilih, angka partisipasi, peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, dana kampanye, perolehan suara, struktur komisioner KPU, dokumentasi serta alat peraga pemilu. ”Ajip ini merupakan bagian transparansi KPU dalam menyediakan informasi publik tentang penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Undang menambahkan, kehadiran Ajip sebagai komitmen nyata KPU Kota Bogor untuk mempertahankan prestasi dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diraihnya pada KPU Award tingkat Provinsi Jawa Barat dan KPU Award tingkat Nasional tahun lalu.
Dalam kunjungan itu, rombongan sekretariat KPU RI diterima Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna bersama dua anggota komisioner lainnya dengan masing-masing Komisioner Divisi Hukum Siti Natawati dan Komisioner Divisi Logistik Edi Kholki Zailani.
(fin/b/ram/py)
