Seperti partai lain di Kabupaten Bogor, Partai Golkar harus menjalin koalisi dengan partai lainnya jika ingin mengusung calon pada Pemilihan Bupati (Pilbup) 2018. Sebab, Golkar hanya memiliki sembilan kursi. Sementara minimal kursi yang dibutuhkan untuk mengusung calon sendiri sebanyak sepuluh kursi.
Meski belum menentukan arah koalisi, Golkar berharap koalisi yang akan dibangun sejalan dengan arah koalisi di pusat.
“Semoga kehendak koalisi yang didorong kami dan pusat itu sama, karena ada sejumlah kota/kabupaten yang ikut Pilkada Serentak 2018, termasuk pemilihan gubernur. Kami juga akan melihat peta politik di tingkat provinsi terlebih dulu,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhandi, belum lama ini.
Meski begitu, pria yang akrab disapa Jaro Ade itu mengaku sangat terbuka dengan seluruh partai. Dia pun akan melakukan komunikasi politik yang santun, termasuk dalam menyampaikan visi-misinya. Jika nantinya arah koalisi di Bogor dan provinsi berbeda, maka akan masuk kajian bersama di internal partai. “Sejauh ini semua partai di Kabupaten Bogor sudah cukup berkomunikasi dengan baik. Terkait arah koalisi, pemetaan dan lain-lain menjadi tugas Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) dan akan dibahas bersama,” terangnya.
Yang perlu diingat, tambah Jaro Ade, Golkar merupakan salah satu partai pengusung pemenang pilbup sebelumnya. Sehingga tidak boleh mengesampingkan kewajibannya untuk mengawal dan menyukseskan program bupati saat ini hingga tuntas. “Tahun ini memang tahun politik. Tapi kami akan berkomunikasi dengan teman-teman agar tidak mengesampingkan tugas mengawal bupati saat ini,” tandasnya.
(fin/b/ram/py)
