METROPOLITAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengaku kesulitan mendeteksi adanya politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang digelar serentak di 101 daerah. Sebab, politik uang terjadi karena adanya kemauan dari kedua belah pihak. Sehingga tanpa adanya pengaduan, sangat sulit membuktikannya. ”Sebagian besar bentuk suap pada para pemilih ini agak sulit dideteksi. Penyelenggara kesulitan kalau para pelaku dan korban (penerima, red) tidak segera melaporkan,” ujar Juri usai Rapat Koordinasi Pemantapan Pilkada Serentak 2017 di Jakarta, belum lama ini.
Meski sulit dideteksi, Juri mengingatkan pasangan calon kepala daerah maupun tim sukses masing-masing untuk tidak melakukan politik uang. Pasalnya, jika ketahuan sanksinya sangat berat yakni pembatalan sebagai calon kepala daerah. ”Pasangan calon jangan melakukan itu, karena hukuman sangat berat. Penerima-pemberi kena, calonnya bisa dibatalkan,” ucap Juri.
(jpnn/ ram/dit)
