METROPOLITAN - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan segera mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.
Salah satu yang akan dievaluasi soal banyaknya warga yang tidak bisa memilih karena belum memiliki e-KTP maupun belum mendaftarkan diri tapi ikut datang ke TPS. Tjahjo menilai permasalahan ini berkaitan erat dengan Peraturan KPU. ”Secara prinsip yang kami tangkap bahwa hak warga negara yang sah di semua kota itu harus diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi kan prosesnya macam-macam, apakah mereka terdaftar di DPT atau tidak,” kata Tjahjo.
Menurutnya, ketika seorang warga tidak terdaftar di DPT maka harus dilihat lagi apakah dia sudah merekam e-KTP atau belum. Sebab, ada mekanisme yang membolehkan pemilih mencoblos menggunakan Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum mendaftar dan merekam e-KTP.
Mengenai kekurangan surat suara yang terjadi di sejumlah TPS di DKI Jakarta, ketentuan sudah mengatur surat suara boleh dilebihkan 2,5 persen dari DPT. Ketika pemilih tambahan di luar DPT lebih banyak, surat suara tidak mencukupi lagi. Hal inilah yang menurutnya akan dievaluasi bersama KPU. Terutama untuk pelaksanaan pilkada putaran kedua di sejumlah daerah termasuk kemungkinan DKI Jakarta.
(jpnn/ram/dit)
