METROPOLITAN - Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini untuk menurunkan kesenjangan ekonomi dan "Gini Ratio" di Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah terus mengejar target penurunan angka ketimpangan di Indonesia. Pada tahun 2016, "Gini Ratio" Indonesia mengalami perubahan dari 0,41 menjadi 0,39.
Tiga hal besar yang akan dilakukan dalam pemerataan ekonomi, yakni,reforma agraria dan redistribusi aset. Kemudian, akan membagi lahan-lahan yang tidak produktif kepada rakyat, koperasi, kepada tanah-tanah adat sehingga aset-aset negara ini menjadi berkontribusi dan menjadi property right bagi rakyat dalam rangka mendapatkan akses permodalan.
Sementara, Anggota Komite IV DPD RI, Senator H. Andi Surya menilai bahwa "Gini Ratio" merupakan salah satu indikator untuk melihat bagaimana kesejahteraan suatu bangsa.
"Oleh karenanya jika ada tekad pemerihtahan Jokowi untuk menekan "Gini Ratio" itu merupakan hal yang baik," tukas Senator H. Andi Surya kepada HARIAN METROPOLITAN, Jum'at, 24 Pebruari 2017.
Pertumbuhan ekonomi memang seharusnya diiringii dengan pemerataan. Sebab, jika pertumbuhan ekonomi hanya mensejahterakan sekelompok masyarakat akan memunculkan kesenjangan, dan ini akan menjadi pemicu konflik sosial.
Tentu kita setuju terhadap rencana pemerintah melakukan strategi reformasi agraria dan redistribusi asset dalam upaya menguatkan rakyat dalam hal produksi melalui akses permodalan.
"Namun, saran saya perlu dikaji secara matang terkait dengan kemampuan dan kualitas SDM rakyat para pelaku program ini," imbuh Senator DPD RI Perwakilan Lampung itu.
Artinya diperlukan pelatihan, pemagangan dan transfer keahlian sehingga masyarakat yang didorong untuk terlibat dalam upaya penguatan ekonomi rakyat ini benar-benar dapat memanfaatkan resdistribusi asset ini secara maksimal sehingga target keseimbangan pertumbuhan ekonomi setara dengan pemerataannya menjadi seimbang sekaligus akan menekan secara tajam "Gini Ratio" bangsa ini.
(RY|DIK)
