METROPOLITAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor melantik 1305 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk 435 desa/kelurahan se-Kabupaten Bogor di gedung Tegar Beriman, (11/11). Dalam arahannya, Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti berkomitmen menjaga netralitas penyelenggara pemilu dan akan memecat anggota PPS jika terbukti tidak netral. “PPS harus harus bersikap netral dan terlihat netral. Mohon maaf apabila ada teman-teman PPS atau PPK yang tidak netral akan kami berikan sanksi pemberhentian,” kata Haryanto.
Haryanto menegaskan, penyelenggaraan pemilu bukanlah hal yang main-main. Menurutnya, seperti komitmen KPU, demokrasi yang diawali dari pemilu harus melahirkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas dilahirkan dari penyelenggara pemilu yang berintegritas. “Maka sebagai penyelenggara kita harus menjaga integritas. Begitu pun kami (KPU Kabupaten Bogor, red), kalau tidak netral kami akan diberi sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP),” pesannya.
Menurut Haryanto, usai dilantik, PPS akan langsung bekerja. Ada banyak agenda penting yang harus segera digarap PPS mulai dari pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP), verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan tahapan lainnya.
Senada, Bupati Bogor Nurhayanti meminta anggota PPS yang sudah dilantik bersikap netral dan menjaga integritasnya. PPS merupakan ujung tombak bagaimana peneyelenggaran pilkada serentak 2018 dapat berjalan dengan baik. “PPS telah menyatakan komitmennya untuk membangun sistem demokrasi kita, ini tugas mulia. Maka tidak ada kata lain, lakukan. Koridornya adalah aturan. Kalau beraneka warna itu biasa, yang penting PPSnya harus ajeg agar pemilu berjalan jujur dan adil,” tegas Nurhayanti saat memberi sambutan.
Selain itu, Nurhayanti berkomitmen mendukung penuh penyelenggaraan pesta demokrasi ke depan. Dirinya telah meminta camat dan kepala desa untuk memfasilitasi sekretariat PPK dan PPS di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan. “Kami pemerintah daerah akan mempersiapkan anggaran. Untuk kesekretariatan camat atau kepala desa bisa mengajukan dan nanti akan saya tetapkan dalam keputusan bupati. Intinya kami ingin proses demokrasi di Kabupaten Bogor berjalan baik dan transparan,” harapnya.
Hadir juga dalam pelantikan Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner KPU Jabar Agus Rustandi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Saptariani, Panwas Kabupaten Bogor dan camat serta kepala desa.
(fin/b/ram)
