METROPOLITAN - Memasuki tahun politik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Panitia Pengawas (Panwas) segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dilakukan agar abdi negara tersebut tidak terlibat politik praktis dalam pesta demokrasi lima tahunan masyarakat Kabupaten Bogor. Yakni menjadi bagian tim pemenangan calon yang maju di pemilihan bupati (pilbup) Bogor 2018.
Kepala Bidang Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Bogor Mukijo mengatakan, untuk menjaga netralitas ASN, Bupati Bogor Nurhayanti telah melayangkan edaran yang menegaskan ASN tidak boleh berpihak atau mendukung salah satu calon. Terlebih ada salah satu mantan ASN Kabupaten Bogor yang maju sebagai calon wakil bupati Bogor yaitu eks Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Asep Ruhiyat. “Ada edaran langung sdari bupati soal ini. Kami juga bersama Panwaslu akan membentuk satgas. Tapi intinya semua kepala SKPD mengawasi anak buahnya dan sanksinya kami pakai yang ada di PP 53,” ujar Mukijo.
Untuk itu, Mukijo meminta masyarakat melapor jika mendapati ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat aktif dalam kampanye. Entah itu secara langsung maupun lewat media sosial. “Tentu dengan melampirkan bukti yang jelas seperti foto dan lainnya. Sanksi pun mengacu pada PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai,” terangnya.
Sebelum masa pendaftaran lalu, sempat ada beberapa PNS yang menyatakan diri siap maju di pilbup Bogor 2018 meski pada akhirnya batal dan hanya satu yang lolos. Menurut Mukijo, tidak ada sanksi khusus bagi PNS yang hendak maju namun batal. “Kalau yang sekarang sudah daftar (Asep Ruhiyat, red) kan itu sudah pensiun. Kalau yang tadinya mau nyalon terus batal, ya paling sanksi moral yang dia terima,” kata Mukijo.
Terpisah, Ketua Panwas Kabupaten Bogor Ridwan Arifin menyatakan bahwa pembentukan satgas masih dalam pembahasan dan belum dibahas secara rinci. Yang jelas, Panwas akan bekerja sama dengan BKPP untuk melakukan pengawasan. “Untuk satgas, kami belum bahas secara rinci. Yang pasti, itu akan ada dan kita kerja sama dengan BKPP,” tandas Ridwan.
(fin/b/ram/run)
