METROPOLITAN – Setelah Dadang Iskandar Danubrata dan Sugeng Teguh Santoso mendaftar ke KPU Kota Bogor sebagai bakal pasangan calon (bapaslon) wali kota dan wakil wali kota Bogor, berbagai persiapan terus dimatangkan keduanya. Mengenalkan diri kepada masyarakat jadi hal yang dilakukan pasangan yang akrab disapa DID-STS saat ini. Seperti yang dilakukan STS di Kampung Pulo Geulis, Kelurahan Babakanpasar, Kecamatan Bogor Tengah, kemarin.
Lelaki dengan jargon 'Sang Pembela' ini berbaur dengan masyarakat Pulo Geulis. Satu persatu warga menyampaikan aspirasi dan keluhannya yang dirasakan. Suasana terlihat guyub dan beberapa kali diselingi dengan gelak tawa para warga. Bakal calon wakil wali kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, menjelaskan bahwa kegiatan silaturahmi ini dilakukan berangkat dari keyakinannya bahwa pasangan DID-STS akan lolos dan dinyatakan sebagai paslon wali kota dan wakil wali kota Bogor periode 2018-2023. Karena, KPU baru-baru ini sudah mengatakan bahwa persyaratan yang disampaikan sudah memenuhi syarat. “Oleh karena itu kita mulai melakukan sosialisai dengan mengunjungi warga. Di Pulo Geulis saya berdialog dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka,” kata STS.
Menurut STS, dari silaturahmi ini berbagai keluhan disampaikan masyarakat, yang secara umum kebanyakan adalah masalah kehidupan ekonomi mereka. Akan tetapi, hal yang sangat penting juga disampaikan masyarakat, terkait kritikan bahwa banyak pemimpin yang datang untuk meminta dukungan, tapi ketika sudah terpilih lupa dengan janjinya. Sehingga keresahan itu pun ditanggapi Sugeng dengan jawaban. “Jawaban saya tentu dengan program yang saya miliki. Bahwa kantor saya (jika menjadi wakil wali kota) akan terbuka setidaknya satu hari dalam seminggu untuk menerima warga bercerita dan mengeluhkan sesuatu. Kalau tidak dibuka atau saya lupa, datangi atau demo saja,” ucap dia.
Tak hanya itu, sambung STS, dalam pertemuan tersebut ia pun menyampaikan program lain yang akan dibuatnya jika terpilih nanti. Yakni dengan program sejahtera bersama masyarakat (Setara). Inti dari program ini adalah ada dana APBD yang dialokasikan kepada setiap RT sebesar Rp50 juta pertahunnya yang harus dipertanggungjawabkan pengurus RT. Anggaran ini dikhususkan untuk perbaikan infrakstruktur lingkungan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat. “Dengan program setara ini maka masalah RTLH yang biasanya jadi problem bisa diselesaikan dengan anggaran ini. Karena anggaran yang dimaksud 60 persen untuk infrakstruktur lingkungan, 20 persen kegiatan sosial dan 20 persen kegiatan peningkatan ekonomi, seperti pinjaman modal usaha yang harus dikembalikan sehingga kas RT tetap ada dan tidak habis,” bebernya.
Disinggung mencegah hal yang tidak diinginkan, STS menuturkan hal itu pun sudah ia sampaikan ke warga, bahwa RT-RT ini harus diberikan satu pelatihan bintek pengelolaan anggaran. Tujuannya agar mereka mengetahui bahwa anggaran ini harus dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak dipergunakan dengan benar bisa terkena masalah hukum. “Ya minimal syaratnya lulusan SMA atau sederajat dan tidak boleh semabarangan intinya. Kita juga yakin anggaran yang dimiliki pemerintah cukup untuk program ini,” imbuhnya.
Sugeng juga menambahkan, program unggulan terakhir yang dimiliki adalah kaitan kesehatan warga. Program ini akan dilakukan melalui program jemput bola bagi orang yang mengalami sakit. Terkhusus, bagi warga yang mengalami sakit parah, orang tua dan keluarga yang tidak ada yang mendukung. “Jadi kita akan bentuk tim Satgas Kesehatan, ketika ada orang yang mengalami sakit itu dijemput langsung ke rumahnya,” ungkap STS.
(rez/b/ram)
