METROPOLITAN – Pro-kontra pemisahan daerah pemilihan (dapil) Bogor Timur-Bogor Tengah terus berlanjut. Sejumlah partai politik (parpol) pemilik kursi terbanyak atau notabennya sebagai partai besar di kota hujan mulai memberikan tanggapannya. Seperti yang disampaikan Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Atty Somadikarya.
Atty lebih setuju dapil Bogor Timur-Tengah tetap digabung. Karena, kursi yang ada di dua kecamatan itu hanya ada sepuluh kursi. Sedangkan menurut aturan KPU RI bahwa dapil yang dapat dipisah harus memiliki jumlah kursi diatas 12. “Menurut aturan KPU RI sendiri tidak memungkinkan untuk dipisah. Maka saya setuju tetap digabung,” kata Atty.
Anggota DPRD dari dapil Bogor Timur-Tengah ini juga meminta, ada penguatan argumentasi yang diberikan KPU Kota Bogor mengenai rencana penetapan dapil di pileg 2019 ini. Karena sudah jelas turunan dari aturan KPU RI dan tidak ada alasan semua pihak bisa melabrak aturan tersebut. “Kita ikuti saja aturannya. Intinya tidak memungkinkan bahwa kita bisa melabrak aturan itu,” ucap dia.
Atty menjelaskan, soal adanya kecemburuan dari figur di Bogor Timur-Tengah yang maju di lembaga legislatif, itu tidak benar. Karena di PDI Perjuangan Kota Bogor, keterwalikan figur dari kedua wilayah itu tetap ada. “Kata siapa. Orang Tengah di PDIP saja ada dan tidak pengaruh apa-apa. Intinya seorang anggota DPRD ketika terpilih tidak berbicara dapil, melainkan untuk mengurus Kota Bogor,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Bogor, Atang Trisnanto menjelaskan, ada dua sudut pandang yang dimiliki partainya mengenai rencana penetapan dapil ini. Pertama jika melihat dari sisi jumlah penduduk, lima dapil dianggap lebih proporsional sebagai representasi keterwakilan. Kedua, kalau dilihat dari sisi wilayah administratif, enam dapil memang lebih mewakili. Hanya, PKS lebih setuju pembagian dapil ini ke alternatif pertama. Karena pembagian dapil ini harus proporsional dari sisi jumlah penduduk, kelurahan maupun kecamatan. “PKS setuju 5 dapil sehingga representatif. Apalagi di Timur dan Tengah jumlah penduduk dan kelurahannya relatif hampir sama dengan 4 dapil yang lain,” kata Atang.
Menurutnya, soal adanya kecemburuan dari keterwakilan figur yang maju di lembaga legislatif dari kedua wilayah, tentu harus dilihat kalau seseorang sudah mewakili suatu dapil maka yang bersangkutan harus menjadi representasi bagi seluruh dapil. Artinya bukan hanya menjadi representasi bagi kelurahan dan kecamatan tertentu. “Yang tidak pas justru kalau misalkan Bogor Timur 5 kursi dan Bogor Tengah 5 kursi, harus berhadapan dengan Bogor Barat yang 11 kursi, justru tidak proporsional. Kalau digabung 10 kursi tentu masih proporsional. Intinya caleg Bogor Timur-Tengah bersatu padu untuk memperjuangkan aspirasi di dua kecamatan,” ujarnya.
Hal berbeda disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, Tauhid J Tagor. Menurutnya, Golkar lebih setuju jika dapil Timur-Tengah dipisahkan. Alasannya karena biar fokus perkecamatan dan tidak usah lintas kecamatan. Seperti masing-masing figur wilayah yang maju di lembaga legislatif fokus membangun di wilayahnya masing-masing. “Kalau kita maunya 6 dapil atau dipisah. Biar fokus pembangunan di setiap kecamatannya,” kata Tagor.
Pun demikian dengan yang disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bogor, Sopian Ali Agam. Menurut Sopian, Gerindra lebih menyetujui penetapan dapil di Kota Bogor dibagi dan disesuaikan dengan jumlah kecamatan. Tujuannya agar masing-masing kecamatan bisa mandiri dalam segi pembangunan, pemerataan dan lain sebagainya. “Saya sangat setuju dapil Timur-Tengah di pecah, biar masing-masing kecamatan bisa mandiri,” singkat Sopian.
(rez/b/ram)
