Menurutnya, akun medsos ini wajib diserahkan karena KPU memiliki tugas untuk memantau akun-akun media yang digunakan paslon dalam keperluan kampanye di Pilwalkot Bogor 2018. Sehingga, jika ada akun medsos diluar yang dilaporkan paslon, itu bisa ditindaklanjuti Panwaslu Kota Bogor. “Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Maksimal lima akun setiap medsosnya. Kalau jenisnya biasanya yang akan dipilih medsos yang bisa menggalang simpatik masyarakat,” ucap dia.
Tak hanya itu, sambung Bambang, pihaknya juga meminta kepada masing-masing paslon melalui tim dapat menyerahkan jadwal rapat umum yang akan diselenggarakan pada masa kampanye ini. Karena, jika jadwal ini sudah diserahkan, KPU akan membuatkan Surat Keterangan (SK) untuk penjadwalannya. “Kita kan sudah menentukan titik-titik mana saja yang bisa digunakan melakukan rapat umum, sehingga silahkan kemudian paslon memilih akan menggunakan lapangan yang mana dan kita ditetapkan melalui SK. SK ini juga biar tidak terjadi bentrok massa atau antar pendukung (khawatir di hari yang sama),” bebernya.
Sehingga, ditambahkan Bambang, jika jadwal rapat umum sudah selesai di SK-kan. Diharapkan, pelaksanaan kampanye ini dapat berlangsung secara tertib, aman dan damai. “Tujuannya untuk menyukseskan kegiatan kampanye ini berjalan dengan lancar,” tutup Bambang.
(rez)
