Kegiatan pelatihan ini untuk memberikan pembekalan saksi saat gelaran masa pencoblosan pilkada 27 Juni mendatang. Menurutnya, nantinya saksi yang akan diterjunkan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu juga wajib melek hukum. Sehingga, jika terjadi beragam bentuk pelanggaran, para saksi dapat segera menyampaikan laporan. “Saksi yang dikerahkan rata-rata dari kalangan muda. Nantinya, para saksi harus tahu apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang merujuk ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Sugeng menyampaikan empat program kerja yang dicanangkannya. Dari empat program tersebut, Program Setara yang menjadi andalannya, yakni pemberian bantuan sebesar Rp50 juta pertahun untuk masing-masing RT. “Kota Bogor harus dibangun berbasis RT, sehingga denyut pembangunan Kota Bogor akan kuat dan nyata serta masyarakat bawah menikmati pemerataan pembangunan,” kata lelaki yang akrab disapa STS.
Menurutnya, selama ini dana pembangunan tidak dirasakan merata oleh masyarakat. Sebab, masih banyak ditemui pemukiman kumuh, anak meninggal dunia karena orang tua miskin dan tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Bahkan warga yang terkena longsor pun tidak pernah ada solusi. ”Pembangunan yang dilakukan hanya berpusat di tengah kota sebagai proyek mercusuar, mengabaikan realita miskin masyarakat kota. Kini, saatnya pembangunan Kota Bogor nyata untuk rakyat dengan konsep APBD prorakyat,” tutupnya.
(rez/b/els)
