METROPOLITAN - Meski kabar pelantikan bupati dan wakil bupati Bogor periode 2018-2023 santer terdengar akan dilakukan pada akhir Desember 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum mendapat surat resmi kapan kepastian pelantikan. Sejauh ini, informasi terakhir yang diterima Pemkab Bogor, pelantikan dilakukan pada Maret 2019. “Kami belum terima kabar. Sejauh ini sih masih Maret 2019 ya. Jika memang ada percepatan pelantikan, segera kami kabari,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Suptandar. Menurut Adang, jika pelantikan tetap dilakukan pada Maret 2019 sesuai informasi awal, akan ada kekosongan jabatan dari bupati sebelumnya. Sebab, Akhir Masa Jabatan (AMJ) bupati sebelumnya habis pada akhir Desember. Kemungkinan kekosongan ini akan diisi pejabat sementara hingga bupati definitif dilantik secara resmi. ”Iya, kan Ibu (Bupati Bogor Nurhayanti, red) sampai 30 Desember AMJ-nya. Kalau pelantikan Maret, kemungkinan diisi pejabat sementara dulu. Entah dari provinsi atau pusat,” terangnya. Informasi yang dihimpun, beredar kabar pelantikan yang semula akan dilakukan pada Maret 2019 akan dimajukan menjadi 30 Desember 2018. Musababnya, AMJ bupati sebelumnya akan habis pada Desember. Dari informasi tersebut, ada lima kota/kabupaten di Jawa Barat yang pelantikannya direncanakan dilakukan pada 30 Desember 2018. Pertama yaitu Kabupaten Kuningan yang AMJ jatuh pada 4 Desember 2018, Kota Banjar yang AMJ-nya 4 Desember 2018, Kabupaten Majelengka yang AMJ-nya 12 Desember 2018, Kabupaten Subang yang AMJ-nya 19 Desember 2018 dan Kabupaten Bogor yang AMJ-nya 30 Desember 2018. Wakil Bupati Bogor terpilih periode 2018-2023 Iwan Setiawan membenarkan soal informasi pelantikan yang akan dimajukan. “Informasinya sejauh ini memang begitu yang beredar. Rencananya memang pelantikan dilakukan pada 30 atau 31 Desember. Ini rencana, mudah-mudahan sih begitu,” kata Iwan kepada Metropolitan, kemarin. Meski demikian, lelaki yang berpasangan dengan Ade Yasin saat pilkada 2018 lalu itu mengaku belum ada kabar resmi soal jadwal pelantikan. Hanya saja informasi tersebut juga keluar dari orang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kalau kabar resminya belum, belum ada surat resmi. Baru informasi awal, tapi dari Kemendagri juga ada yang bilang,” ungkapnya. (fin/b/sal/run)
