METROPOLITAN - Tahapan kampanye dinilai menjadi tahapan termahal dan menguras dana kampanye politik. Meski dalam aturan tidak diperkenankan membagikan politik uang, masingmasing calon diperbolehkan membagikan bahan kampanye kepada masyarakat yang jika dikonversikan ke bentuk uang nilainya paling besar mencapai Rp60.000.
Artinya, setiap kandidat berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye yang tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi saat diskusi, kemarin.
Menurutnya, ongkos politik juga semakin membengkak jelang pemungutan dan penghitungan suara dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya saksi. “Berdasarkan data Perludem 2017, ada empat sumber pengeluaran yang menjadikan tingginya biaya politik.
Pertama yaitu biaya pencalonan atau mahar, dana kampanye politik, biaya konsultasi dan survei pemenangan serta praktik jual beli suara,” kata lelaki yang akrab disapa Kang Yus. Menurutnya, tingginya biaya politik berimplikasi pada rentannya aksi korupsi Korupsi biasanya dilakukan untuk mengganti sejumlah dana yang telah dikeluarkan selama pemilihan.
Berdasarkan data yang dilansir KPK pada 2018, tercatat ada 19 bupati/wali kota yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Proses transaksional yang dilakukan para kandidat dari pemilu ke pemilu dinilai sudah menjadi hal lumrah. “Nampaknya sudah menjadi rahasia umum bahwa politik membutuhkan biaya tinggi.
Akibat hal inilah akhirnya para kandidat menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan,” ungkapnya. Dengan kondisi seperti ini, Kang Yus menilai masih ada masalah integritas dan moralitas personal yang cukup rawan. Baik dari kandidat atau calon, partai politik hingga penyelenggara pemilu.
Tiga komponen itu dianggap belum mampu menahan godaan untuk tidak menerima suap dari para pelaku money politic. “Jika ini dibiarkan, maka jangan harap bisa terwujud pemimpin yang berkualitas dan menyejahterakan rakyat,” pungkasnya. (fin/b/sal/run)
