METROPOLITAN - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Mendagri Tjahjo Kumolo bercerita soal tingginya biaya politik untuk maju menjadi kepala daerah atau anggota DPR. Satu kursi DPR paling murah dibanderol Rp300 juta. Namun ada juga seorang calon legislatif (caleg) harus membayar Rp43 miliar demi dapat satu kursi di Senayan.
Dalam sebuah diskusi yang digelar memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, keduanya menyebut kisaran biaya yang dibutuhkan jika ingin menang pemilu. Bambang awalnya bercerita bahwa di tengah maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, ada masalah yang mendera partai politik, yakni tingginya biaya politik demi raihan suara saat pemilu.
”Sekarang ini karena KPK kenceng OTT-nya. Sekarang makin jarang rapat-rapat pimpinan nasional, rakernas, rakerda karena sumbernya dari mana lagi? Bahkan ada parpol yang nggak perlu musda (musyawarah daerah, red). Tunjuk saja ketua-ketuanya, nggak perlu rapat. Kan musda itu perlu biaya,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin.
”Untuk jadi ketum parpol, sediakan saja Rp100-200 juta, paling jadi ketum parpol. Untuk kuasai Indonesia gampang, kuasai parpol, kuasai parlemen, kuasai pasar, maka dia akan kuasai ekonomi Indonesia,” tambahnya. Apabila hal tersebut didiamkan, Bamsoet khawatir partai politik nantinya hanya jadi lahan bisnis baru. ”Parpol akan jadi lahan bisnis baru, mengapa demikian setiap calon gubernur, wali kota, bupati perlu rekomendasi dan harus bayar.
Yang bisa dilakukan rekomendasi adalah partai politik, maka nanti ada pemodal akan membangun partaipartai politik baru,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga buka-bukaan terkait mahalnya biaya politik untuk maju jadi wakil rakyat. Salah satunya maju dalam pileg. ”Seorang jadi anggota DPR paling minim itu ada sekjen partai Rp300 juta jadi. Tapi ada Rp43 miliar baru dapat satu kursi DPR,” ujar Tjahjo.
”Kepala daerah, gotong-royong Rp10 miliar itu gotong-royong. Tapi ada jadi gubernur mungkin di atas Rp900 miliar tapi gotong-royong konteksnya. Jadi biaya politik mahal banget,” tambahnya. Merespons hal tersebut, Komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan komitmen integritas. ”Jadi kalau saya bilang integritas itu sebuah given di setiap orang. Hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” kata Saut. (msn/els/run)
