METROPOLITAN - Para calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ramai berkumpul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Kedatangan mereka untuk kampanye bersih-bersih DPR.
Juru bicara PSI, Mikhail Gorbachev Dom, bersama rekan-rekannya sesama caleg PSI terlihat kompak mengenakan seragam merah ala cleaning service, yang pada bagian punggungnya tertulis ’Bersih-bersih DPR’. ”Jadi pada saat kita keluar dengan bersih-bersih DPR kan banyak yang bilang, sudah buka saja lowongan cleaning service, karena itu gua pada hari ini pakai baju kayak gini,” tuturnya.
Mikhail menjelaskan, seragam yang mereka kenakan ini menunjukkan keseriusan PSI ingin mewujudkan transparansi DPR. ”PSI nantinya masuk ke gedung ini sebagai anggota. Kalau sekarang kan kita masih rakyat. Kita memang ingin bersih-bersih DPR,” ujarnya. Gorba optimistis PSI akan memasuki DPR nantinya sebagai anggota yang ingin DPR bersih dari berbagai praktik kotor.
Mereka kemudian menyampaikan surat ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta kesekjenan DPR untuk meminta sejumlah data kinerja anggota DPR. Isi surat itu meminta laporan hasil penggunaan biaya kunjungan kerja pada masa reses dan di luar masa reses.
Selain itu, data terkait jumlah biaya yang diberikan dan laporan realisasi penggunaan biaya kunjungan kerja ke luar negeri juga diminta, termasuk data jumlah biaya untuk seluruh rapat, sidang komisi, sidang paripurna, sidang pengesahan RUU pada 2017, dan data jumlah tunjangan anggota DPR untuk hadir dalam setiap rapat. Gorba menyebut kinerja DPR semasa masa sidang pada 2018 menurun dibanding pada 2017.
Tahun lalu, disebut Gorba, para anggota DPR bisa menyelesaikan 7 dari 47 RUU, sedangkan tahun ini baru 4 dari 50 RUU yang masuk prioritas Prolegnas. Padahal, anggaran 2018 naik menjadi Rp5,7 triliun dibanding 2017 sebesar Rp4,2 triliun. Dia pun menyebut PSI rela tidak dibayar jika tak bisa menghasilkan UU yang berkualitas apabila calegnya lolos ke DPR. (rmol/dtk/els/run)
