METROPOLITAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok mengapresiasi lembaga Anti Rasuah yang menunjuk KPU Jawa Barat sebagai mitra kerja sama dalam FGD tersebut.
Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, Jawa Barat butuh masukan terkait kebijakan dan regulasi pelaksanaan Pilkada yang terkait dengan korupsi. Terlebih, Jawa Barat akan kembali menggelar Pilkada pada tahun 2020 mendatang.
Meski bukan bagian dari kesalahan KPU, namun Rifqi turut prihatin dengan fenomena tersebut. Oleh karena itu, ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan kajian yang bisa bermanfaat dan berkontribusi dalam perwujudan demokrasi yang lebih baik.
“Semoga tidak ada lagi kepala daerah proses Pilkada serentak tertangkap tangan oleh KPK,” tutup mantan ketua KPU Kota Bandung tersebut.
Sementara itu, Kepala Satgas Politik Direktorat Dikyanmas KPK, Guntur Kusmeiyano menjabarkan data yang cukup mencengangkan. 22 dari 34 provinsi di Indonesia sudah terjerat KPK.
“Jawa Barat memecahkan rekor dengan kepala daerah yang paling banyak dengan yakni 12 kepala daerah,” kata Guntur. (*/els)
