METROPOLITAN - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai Komisi Pemilihan Umum perlu memberikan tanda khusus di dalam surat suara untuk menandai caleg mantan koruptor. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk pemberian sanksi kepada mereka yang telah mengkhianati amanah rakyat.
“Pengumuman oleh KPU dalam rangka memberi sanksi dan mencegah mantan koruptor ini masuk ke ranah politik dengan mengumumkan nama mereka di surat suara,” kata Rai usai diskusi bertajuk ’Menakar Peluang Caleg Baru dalam Pileg’ di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta, (31/1). Menurut Ray, pengumuman daftar caleg mantan napi korupsi oleh KPU bukan tindakan berlebihan. Sebab, idealnya, para mantan napi korupsi dilarang menjadi caleg selama lima sampai sepuluh tahun setelah dinyatakan bebas. ”Ini sangat menguntungkan bagi para pemilih,” kata Ray yang juga direktur eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima). KPU sendiri telah mengumumkan 49 caleg mantan napi korupsi ke muka publik, Rabu (30/1) malam WIB. (jp/mam)
