METROPOLITAN - Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Amin Kota Bogor dikejutkan dengan laporan warga soal perekrutan saksi yang mengatasnamakan tim pasangan nomor urut satu. Mereka dijanjikan diberi operasional saksi sebesar Rp450.000. Padahal, TKD tidak pernah melakukan perekrutan semacam itu dan gerakan itu dinilai untuk menggiring opini negatif kepada pasangan Jokowi-Amin di Kota Bogor. Ketua TKD Jokowi-Amin Kota Bogor Husdi Karyono mengatakan, kewenangan perekrutan saksi hanya ada pada TKD, sesuai hasil konsesus nasional. Dirinya memastikan perekrutan yang ramai saat ini di luar instruksi TKD. “Jadi disinyalir ada gerakan perekrutan saksi di luar TKD di beberapa tempat. Kami antisipasi ini agar tidak menjadi bola liar atau dimanfaatkan,” kata Husdi kepada Metropolitan. Sementara itu, Sekretaris TKD Kota Bogor Vayireh Sitohang menceritakan, ada pihak yang mengatasnamakan Garda Matahari melakukan perekrutan saksi 01 di Kota Bogor. Padahal, pihaknya tidak pernah menginstruksikan relawan atau kelompok tertentu untuk melakukan perekrutan saksi. Dalam aksinya, mereka mengimingimingi akan memberi operasional saksi sebesar Rp450.000 per orang dan akan diberikan secara bertahap. Padahal TKD belum sampai ke arah sana dan kemungkinan operasional yang diberikan tak sebesar itu. Dengan fakta itu, Vayireh menduga gerakan tersebut ingin membangun opini bahwa saksi 01 dibayar dengan jumlah yang cukup besar. Sementara realisasinya tidak sebesar itu dan otomatis menimbulkan kekecewaan bagi saksi. “Jadi ada gerakan dari pihak sebelah atau pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membangun opini itu. Kami tegaskan kalau ada yang mengklaim atas nama relawan dan pihak di luar TKD itu ilegal,” tegas Vayireh. Menurutnya, gerakan itu terungkap setelah sejumlah ketua RT dan RW melapor ke TKD soal perekrutan tersebut. Perekrutan itu dilakukan dengan mendatangi langsung ketua RT/RW dan menawarkan menjadi saksi 01 di pemilu 2019. “Jadi ada yang mengklaim mengatasnamakan Garda Matahari di beberapa tempat seperti di Bogor Selatan, Tajur, Sempur dan beberapa tempat lainnya. Mereka bicara soal perekrutan saksi Jokowi-Ma’ruf,” ungkapnya. Atas kejadian tersebut, TKD langsung mengklarifikasi agar masyarakat lebih berhati-hati. Terkait langkah hukum, Vayireh mengaku belum mengarah ke sana lantaran belum cukup alat bukti. “Kalau langkah hukum belum, karena belum ada bukti riil. Tapi kalau ketangkap, kami akan proses hukum,” tandas Vayireh. (fin/run)