METROPOLITAN - Pemilu 2019 menjadi pemilu serentak pertama kali sepanjang sejarah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, banyak catatan dari penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pemantau pemilu yang harus diperhatikan, tak terkecuali di Kabupaten Bogor. Kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar se-Indonesia itu tak luput dari berbagai kendala.
Koordinator Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Kabupaten Bogor Ramdan Nugraha mengatakan, hasil pantauan DEEP dan para relawan setidaknya ada beberapa catatan penting selama pelaksanaan pesta demokrasi kali ini.
Pertama, hal paling krusial yaitu kekurangan logistik. Banyak sekali kekurangan surat suara seperti di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja. Belum lagi sempat terjadi kerusakan kotak suara di Ciseeng lantaran terkena longsoran lumpur, ditambah beberapa segel ditemukan dalam kondisi kurang bagus. “Banyak juga keterlambatan membuka TPS. Seperti di Leuwilang, kebanyakan buka pukul 07:30-08.00 WIB. Bahkan ada yang pengawas TPS-nya datang sangat terlambat. Ini berimplikasi pada pelaksanaan pungut-hitungnya sehingga potensi pemilih menumpuk,” terang Ramdan saat Konferensi Pers Evaluasi Pemilu 2019 di kantor DEEP, kemarin.
Tak hanya soal logistik, masalah lain yang disoroti yaitu banyaknya warga yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Ramdan menyebut hal ini dikarenakan banyak juga warga yang tidak mengurus form pindah memilih atau A5. “Di sisi lain, artinya sosialisasi dari penyelenggara masih kurang menyentuh. Kami juga sangat berduka atas meninggalnya beberapa penyelenggara yang mungkin kelelahan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni mengatakan, meski dengan beberapa catatan, pemilu di kabupaten dengan jumlah TPS mencapai 15.000 itu tetap berjalan. Dirinya pun tak memungkiri tidak sedikit kendala yang dihadapi penyelenggara lantaran besar jumlah pemilih dan banyaknya penyelenggara yang dilibatkan.
Untuk logistik pemilu, kekurangan terdapat pada logistik yang pengadaannya di pusat dan provinsi. KPU pun sudah mengajukan kekurangan logistik sejak lama. Antusiasme masyarakat datang ke TPS pun tak terprediksi sehingga pada saat pemilihan masih terdapat kekurangan suara. Namun sejauh ini, KPU belum menerima catatan yang mengarah ke Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). “Keterlambatan membuka TPS menjadi catatan kami. Memang kebanyakan menunggu saksi karena kalau belum ada saksi yang hadir akan ada jeda. Pertisipasi memang luar biasa, dari awal di buka TPS sampai ditutup, pemilih masih banyak. Bahkan di beberapa wilayah yang biasanya partisipasinya kecil, di pemilu ini besar,” ujar Ummi.
Menurut Ummi, kendala-kendala yang ditemukan menjadi tantangan lantaran pemilu serentak itu merupakan kali pertama dilakukan. Saat ini, KPU melalui PPK masih menyelesaikan pleno rekapitulasi yang cukup memakan energi. “Mudah-mudahan sebelum Mei pleno di PPK sudah selesai semua sambil kami pun terus evaluasi bersama,” ungkapnya.
Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor juga tak jauh berbeda dengan pemantau. Hanya saja Bawaslu menemukan dugaan politik uang saat masa tenang di wilayah Kecamatan Leuwiliang. Selain itu, Bawaslu juga mengakui partisipasi masyarakat untuk memilih di Kabupaten Bogor sangat tinggi. Bahkan ada sejumlah warga dari luar wilayah Bogor yang ingin memilih namun tidak diperkenankan karena tidak memiliki form A5.
“Ada upaya yang KTP-nya dari luar Bogor ingin memilih di Kabupaten Bogor. Seperti di Gunungputri ada beberapa. Sempat ramai tapi memang tidak diperbolehkan. Kami juga sedang mendalami adanya dugaan pemilih yang diarahkan memilih calon tertentu,” terang Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah.
Sementara itu, Direktur DEEP Yusfitriadi turut mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat di tengah berbagai catatan penting. Baginya, keberhasilan pemilu kali ini merupakan keberhasilan masyarakat. “Isu yang berkembang sebelum hari H itu beragam, seperti putihkan TPS, people power dan lainnya ternyata tidak terbukti,” kata Yusfitriadi.
Di luar itu, dirinya mengaku sudah memetakan berbagai potensi masalah di pemilu 2019. Salah satunya adalah soal daftar pemilih seperti Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak bisa terdeteksi. Untuk soal logistik, Yusfitriadi menilai ada masalah besar pada manajemen logistik sehingga ada suara masyarakat yang dihilangkan akibat kurangnya surat suara.
“Masalah teknis administratif yang berimplikasi hukum juga masih ditemukan, seperti C1 tidak ditempel di balai desa. Yang seperti ini akan mudah digugat. Koreksi-koreksi ini yang akan bermuara pada perbaikan regulasi ke depan,” terangnya. Terakhir, Yusfitriadi menilai bayaran penyelenggara pemilu di tingkat bawah tidak manusiawi. Kondisi ini harus disuarakan agar pemangku kepentingan di tingkat pusat yang menentukan upah mereka bisa memberi perhatian lebih. (fin/run)
