Partai Gerindra Kabupaten Bogor berhasil meloloskan 14 kadernya duduk di kursi DPRD Kabupaten Bogor pada pemilihan legislatif (pileg) 2019 dan berhak atas kursi ketua DPRD. Dari 14 kader yang lolos, lima di antaranya merupakan muka lama atau anggota DPRD incumbent yang terpilih kembali. Beberapa di antaranya pun digadang-gadang menjadi figur kuat untuk mengisi pucuk pimpinan Parlemen Bumi Tegar Beriman lantaran aktif sejak lama dan memiliki pengalaman yang cukup.
PENGALAMAN memang menjadi salah satu pertimbangan yang tak bisa dianggap sepele untuk menjadi ketua DPRD. Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Gerindra Kukuh Sri Widodo mengatakan, DPRD berisi orang-orang dari lintas partai. Ketua DPRD harus paham soal kondisi dewan serta memiliki komunikasi yang baik dengan partai-partai yang ada.
“Penting pengalaman. Karena di DPRD ini banyak partai, harus mengerti juga kondisi teman-teman di luar. Karena komunikasinya tidak hanya di internal partai, tapi juga ke eksternal. Kalau yang lain belum tentu,” kata Kukuh yang terpilih kembali di pileg 2019.
Saat ditanya apakah sebaiknya porsi ketua DPRD diserahkan ke kader yang sudah berpengalaman, dirinya mengaku semua memiliki peluang sama. Sebab, DPP memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan siapa yang pantas mengisi kursi ketua DPRD meski DPC juga memberikan masukan-masukan nama.
“Kriterianya tidak cuma pengalaman, ada rekam jejak juga dan lainnya. Jadi bisa saja pendatang baru juga menjadi ketua. Ada kans semuanya dari 14 anggota yang terpilih. Bisa juga DPC mengusulkan, tapi keputusan DPP beda dari yang diusulkan. Bisa saja terjadi karena keputusan akhir ada di DPP. Misal di DPC mengusulkan tiga, tapi DPP memilih lain. Makanya semua punya peluang,” ungkapnya.
Kukuh sendiri menjadi salah satu kader Gerindra yang terbilang cukup senior. Saat ini dirinya duduk sebagai ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dan terpilih kembali menjadi anggota DPRD periode ketiga. Aktif sejak 2008 ketika Gerindra baru berdiri, Kukuh menempati posisi wakil ketua di Gerindra saat ini. Meski demikian, dirinya mengelak ketika digadang-gadang menjadi calon kuat pengisi pucuk pimpinan parlemen. “Ah masa. Saya mah jadi lagi juga sudah Alhamdulillah. Saya sih mengalir begitu saja. Apa pun sebagai kader partai harus siap,” ujar Kukuh.
Sementara anggota DPRD dari Partai Gerindra lainnya, Adi Suwardi, menyerahkan mekanisme pengisian ketua DPRD kepada partai. Disinggung soal kriteria dan pengalaman, ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bogor itu mengaku DPC dan DPP memiliki mekanisme dan selera tersendiri. Yang jelas, ketika diberi kesempatan, sebagai kader partai dirinya selalu dalam keadaan siap jika ditugaskan partai.
“Tentunya penilaian nanti ada dari mulai DPC, DPD hingga DPP. Kalau dibilang pengalaman penting, yang baru juga sama saja. Kalau saya ikut mekanisme partai saja. Yang pasti ketika diberi kesempatan, kenapa tidak. Harus siap,” kata Adi Suwardi yang juga terpilih kembali di pileg 2019.
Namun, hingga kini Adi Suwardi mengaku belum ada pembicaraan khusus soal figur ketua DPRD. Pada prinsipnya, ia percaya. Yang penting bagi ketua DPRD ke depannya adalah bagaimana membesarkan partai. Adi sendiri aktif di Gerindra mulai dari pengurusan di tingkat PAC Gunungputri sejak bergabung pada 2010 silam hingga kini menjabat wakil ketua.
“Saya mempunyai prinsip, yang terpenting itu bagaimana mempertahankan suara Gerindra menjadi pemenang di Kabupaten Bogor lima tahun ke depan. Itu yang paling utama, tidak hanya sekadar jabatan. Ketua DPRD harus betul-betul bisa membawa marwah partai,” imbuhnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M Rizky mengaku ada beberapa kriteria utama yang menjadi pertimbangan partai dalam menentukan posisi ketua DPRD. Di antaranya tentu saja pengalaman yang cukup. Sebab dengan pengalaman dan kapasitas, integritas hingga intuisi politik terasah terus. Selanjutnya kader yang dipilih biasanya merupakan struktural partai yang memang aktif sejak lama. Artinya, bukan mereka yang baru bergabung ketika pencalegan. Selain itu, suara tertinggi juga menjadi pertimbangan lainnya.
“Kriterianya banyak, tapi semua punya peluang yang sama. Biasanya partai musyawarah dulu menerima masukan dari struktural, anggota legislatif hingga tokoh-tokoh. Dari situ biasanya muncul tiga atau empat nama. Itu yang diusulkan ke DPP dan akan digodok,” kata Rizky.
Meski demikian, politisi muda Partai Gerindra yang aktif sejak 2013 itu mengaku belum ada pembahasan soal ketua DPRD hingga kini. Sebab, partai masih fokus berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilu 2019. Bagi Rizky, belum waktunya membicarakan soal tersebut.
“Tapi yang jelas belum ada pembahasan mengarah ke sana. Karena kita masih punya PR besar, berjuang di MK. Saya dengan yang lain masih fokus memperjuangkan di MK. Belum waktunya,” tandasnya.
