METROPOLITAN - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP) Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor menggelar seminar bertajuk ’Indonesia Harmonis Pasca Pemilu’ di aula UIKA, kemarin. Seminar ini digelar untuk menyampaikan pesan damai bagi mahasiswa dan masyarakat Indonesia.
Seminar itu diisi pemateri-pemteri dari berbagai kalangan. Dari penyelenggara pemilu, ada Komisioner Bawaslu Kota Bogor Ahmad Fathoni. Ada juga pemateri lainnya yaitu Sekjen Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor Turmuni Hudri dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor Bagus Maulana.
Dalam tema pemilu yang telah usai ini, tentu menjadikan riflash bagi mahasiswa khususnya, untuk mendapatkan nilai-nilai dari pesta demokrasi 2019 ini.
Ketua Pelaksana Seminar, Imadiyah Mulqi, menjelaskan tema ’Indonesia Harmonis Pasca Pemilu’ ini diambil untuk menyampaikan pesan damai kepada masyarakat. Semua elemen harus menciptakan suasana harmonis di tengah perbedaan yang ada demi persatuan dan kesatuan bangsa.
“Intinya kita semua harus bersatu,” kata Imadiyah.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Bogor Ahmad Fathoni menjelaskan soal tahapan pemilu yang sudah dan sedang berlangsung. Dirinya juga memastikan Bawaslu Kota Bogor berkomitmen terus mengawasi tahapan pemilu untuk memastikan pesta demokrasi ini berjalan aman dan jujur.
“Dalam pemilu ini, siapa pun harus berjiwa ksatria. Karena ini hanyalah sebuah kompetisi,” ungkap Fathoni.
Di tempat yang sama, Sekjen PCNU Kota Bogor Turmuni Hudri mengingatkan agar semua pihak menjunjung tinggi toleransi di tengah perbedaan yang ada. Umat Islam juga harus memahami sikap yang jelas soal toleransi ini.
“Indonesia merupakan negara ushul atau negara kesepakatan. Karena adanya Pancasila kita tak boleh naqdul mitsaq atau merusak perjanjian. Sebagai contoh, ada orang yang ingin mengubah negara Indonesia dengan sistem khilafah,” tegas Turmuni.
Senada, Ketua DPD KNPI Kota Bogor Bagus Maulana menyampaikan perspektif pemuda dalam mengartikan pemilu yang harmonis. Masyarakat Indonesia harus siap dengan politik yang ada dan bisa dimulai dengan memerhatikan pendidikan politik sejak dini.
“Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara hukum, pendidikan inilah salah satu bekal dalam berdemokrasi. Dalam posisi ini, pemuda memiliki kontribusi atau peran besar,” pungkas Bagus. (pub/fin/run)
