METROPOLITAN.ID - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendorong perusahaan pers yang jadi anggotanya agar bisa terverifikasi oleh Dewan Pers.
Hal itu untuk membuka jalan negosiasi bisnis antara perusahaan platform digital dengan perusahaan media siber.
Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyampaikan hal itu dalam diskusi bertema "Publisher Rights dan Keberlangsungan Ekosistem Bisnis Media Siber di Jawa Barat".
Baca Juga: Polisi Bekuk Komplotan Begal Mobil di Bogor, Dua Orang Masih Buron
Diskusi itu jadi salah satu kegiatan dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-3 AMSI Jabar.
Diskusi itu pun menghadirkan narasumber lain, yakni Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar Hilman Hidayat dan pakar jurnalistik Universitas Islam Bandung (Unisba) Septiawan Santana.
Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman turut hadir memberikan sambutan.
Wahyu mengatakan, ada dua poin penting dari penerbitan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights oleh Presiden Joko Widodo.
"Satu, pernyataan pemerintah untuk mendukung pers. Ada statement politik dari Presiden, bahwa jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media menjadi perhatian penting dari pemerintah," kata Wahyu, di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis 16 Mei 2024.
Kedua, lanjut dia, perpres tersebut mengatur bahwa perusahaan platform digital bertanggung jawab untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Bukan hanya perusahaan platform digital besar semacam Google, Facebook, TikTok, tapi juga yang kehadirannya signifikan.
Baca Juga: Rumor Samsung Akan Rilis Samsung Galaxy Watch FE, Seperti Apa Spesifikasi dan Tampilannya?
"Itu bisa diukur dari traffic, bisa disepakati soal ukuran signifikan ini. Kemudian siapa perusahaan pers yang terdampak? Dalam diskusi terakhir, memang mengarah pada perusahaan pers yang terverifikasi. AMSI akan mendorong lewat aspirasi," katanya.
Menurut dia, media besar atau kecil, selama sudah terverifikasi di Dewan Pers, bisa diuntungkan dengan adanya Perpres Publisher Rights. Adapun sengketa yang mungkin timbul dari bisnis antara platform digital dengan media akan ditangani oleh Komite Independen.
