METROPOLITAN.ID – Isu perombakan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat.
Gelombang spekulasi soal reshuffle kabinet ini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik, politisi, hingga pengamat politik, lantaran kabarnya sejumlah kursi menteri strategis akan segera berganti penghuni.
Informasi yang beredar menyebutkan, setidaknya ada lima posisi penting yang masuk dalam radar perombakan.
Nama-nama besar pun ikut terseret dalam isu tersebut, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
Selain itu, posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang saat ini dijabat Budi Gunawan juga disebut-sebut tak luput dari evaluasi Presiden.
Baca Juga: 6 Menteri Baru Kabinet Merah Putih, Sri Mulyani hingga Budi Arie Diganti Siapa?
Meski rumor ini semakin santer, hingga kini pihak Istana belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai siapa saja yang akan tergeser maupun siapa calon pengganti mereka.
Publik pun terus berspekulasi, mengingat posisi-posisi tersebut memiliki peran penting dalam arah kebijakan pemerintahan ke depan.
Pengamat politik menilai, reshuffle bisa menjadi strategi Presiden Prabowo untuk memperkuat barisan kabinetnya di tengah dinamika politik yang kian dinamis.
Dengan mengganti beberapa menteri, Presiden disebut berusaha menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menyiapkan fondasi yang lebih solid dalam menjalankan program-program strategis nasional.
Terkait isu tersebut, salah satu nama yang santer diberitakan akan terkena perombakan, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, angkat bicara.
Baca Juga: 5 Menteri Dicopot Prabowo dari Kabinet Merah Putih, Termasuk Sri Mulyani
Ia menegaskan bahwa urusan pergantian menteri sepenuhnya menjadi wewenang Presiden.
"Itu hak prerogatif Presiden," ujar Budi Arie singkat.
Pernyataan Budi Arie ini sekaligus menegaskan bahwa para menteri menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.
