METROPOLITAN.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Food and Agriculture Organization (FAO) mengadakan pelatihan kepada ratusan peserta terkait Penggunaan Akuakultur dengan Pendekatan Ekosistem (ADPE).
Kegiatan pelatihan yang mengingatkan pentingnya optimalisasi budidaya ikan lewat pendekatan ekosistem itu berlangsung di The Sahira Hotel, Kota Bogor baru-baru ini.
Adapun, kegiatan pelatihan ijindiikuti ratusan peserta secara hybrid baik Pemerintah Provinsi, masyarakat pembudidaya, hingga Non Governmental Organization (NGO).
Peneliti Destructive Fishing Watch Indonesia, Muhammad Arifudin mengatakan, kegiatan pelatihan sendiri diikuti sebanyak 50 peserta perwakilan Kepulauan yang ada di Indonesia dan sisanya mengikuti secara online sebanyak 200 orang. Di mana, kegiatan pelatihan berlangsung hampir satu pekan yakni sejak Selasa hingga Sabtu, 8-12 Agustus 2023.
Muhammad Arifudin yang ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan menjelaskan, kegiatan ini untuk menyebarluaskan pendekatan penggunaan akuakultur dengan pendekatan ekosistem atau disingkat ADPE.
Di mana, dijelaskan Muhammad Arifudin pendekatan itu sebenarnya sudah tertuang dalam petunjuk teknis yang tertuang dalam peraturan Direktur Jendral Perikanan Budidaya Nomor 154/PER-DJPB/2019.
“Namun sayangnya pelaksanaan juknis ADPE belum banyak diketahui oleh pemerintah itu sendiri, jadi mereka yang membuat (peraturan) tapi belum banyak yang memahami bagaimana pelaksanaan dan penerapanya,” kata Muhammad Arifudin.
Oleh karenanya, sebagian besar peserta yang mengikuti pelatihan adalah unsur pemerintahan hingga perwakilan kelompok tani atau kelompok pembudidaya baik di darat, pesisir dan di laut. Karena, pemerintah yang nantinya akan melakukan penilaian.
Menurut dia, ADPE sendiri merupakan strategi untuk integrasi kegiatan dalam ekosistem yang lebih luas sehingga mempromosikan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan, dan ketahanan sistem sosial-ekologis yang saling terkait.
Pendekatan ekosistem untuk akuakultur, sebenarnya mirip dengan pendekatan sistem lain untuk manajemen, menyumbang berbagai pemangku kepentingan, lingkup pengaruh dan proses lain yang saling terkait.
Muhammad Arifudin menyebut setidaknya ada tiga prinsip dan isu-isu kunci pada skala masyarakat yang berbeda.
Prinsip pertama, pengembangan dan pengelolaan akuakultur harus mempertimbangkan berbagai fungsi dan jasa ekosistem dan tidak boleh mengancam pengiriman berkelanjutan ini kepada masyarakat.
Prinsip ke dua, Akuakultur harus meningkatkan kesejahteraan dan keadilan manusia bagi semua pemangku kepentingan terkait. Akuakultur harus memberikan kesempatan yang sama untuk pembangunan, yang membutuhkan manfaatnya untuk dibagi lebih luas, terutama secara lokal, sehingga tidak merugikan sektor masyarakat manapun, terutama masyarakat miskin.
“Akuakultur harus mempromosikan keamanan dan keselamatan pangan sebagai komponen kunci dari kesejahteraan manusia,” ucap dia.
