METROPOLITAN.ID - Peraturan Daerah atau Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren menjadi perhatian serius anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Prasetyawati.
Menurut Prasetyawati, Perda fasilitasi penyelenggaraan pesantren sangat penting untuk meningkatkan peran pesantren dalam pembangunan. Begitu juga untuk mendukung dan memperkuat kontribusi sesuai dengan tradisi di Jawa Barat.
Baca Juga: Gelar Dialog Capres, Himpunan Alumni IPB bakal Ajak Diskusi Soal Agromaritim
"Peraturan ini terdiri dari 7 Bab dan 19 Pasal yang mengatur kewajiban teknis pemerintah dalam memfasilitasi pembinaan pesantren di berbagai bidang," kata Prasetyawati.
Pembinaan pesantren ini, lanjut Prasetyawati, adalah proses berkelanjutan untuk mengingat peran besar pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mendidik masyarakat, terutama di Kabupaten Bogor, dimana jumlah pesantren mencapai 1093 pada tahun 2021.
Baca Juga: Membangun Literasi tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan
Selain proses berkelanjutan dalam pembinaan pesantren memerlukan multi-aspek keahlian, Perda tersebut sangat dibutuhkan terutama dalam menghadapi perdagangan global yang telah diimplementasikan melalui berbagai program.
Prasetyawati juga berharap bantuan sarana harus direalisasikan di pesantren, dengan identifikasi dan evaluasi sarana yang kurang menjadi prioritas. Menurut dia beberapa pesantren di Jawa Barat telah menjadi percontohan, seperti program pemberdayaan ekonomi di Rancabali, Kabupaten Bandung yang dapat diterapkan di Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Saeful Ramadhan Kembali Didapuk Menjadi Ketua Pokwan DPRD Kabupaten Bogor
"Di beberapa daerah seperti Kabupaten Bogor, kita dapat melihat potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam ekonomi kreatif yang didominasi oleh produk kuliner. Oleh karena itu, pengembangan keahlian untuk pembinaan pesantren di Kabupaten Bogor harus mendukung pengembangan usaha kreatif," jelas Prasetyawati.***