METROPOLITAN.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal polemik yang mencuat terkait penamaan kapal pengangkut bijih nikel dengan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana.
Nama dua kapal itu mendadak viral di media sosial karena disebut-sebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, lantaran kemiripan namanya.
Namun, Bahlil secara tegas membantah adanya kaitan langsung antara Presiden ke-7 RI tersebut dengan kapal-kapal pengangkut nikel yang beroperasi di wilayah Papua Barat Daya, tepatnya di sekitar kawasan Pulau Gag, Raja Ampat.
"Itu enggak ada itu, gimana itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, proses perizinan pertambangan dan operasional kapal tersebut sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum Jokowi menjabat sebagai Presiden.
Ia juga menyebut bahwa empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru-baru ini dicabut oleh pemerintah, semuanya diterbitkan saat kewenangan izin tambang masih berada di level pemerintah daerah.
"Yang empat IUP kita cabut itukan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah," ujar dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan soal status PT GAG Nikel (PT GAGN), perusahaan yang disebut-sebut terkait pengangkutan nikel tersebut. Bahlil mengatakan bahwa perusahaan itu telah lama beroperasi di Indonesia dengan dasar hukum kontrak karya sejak puluhan tahun lalu.
“Kalau PT GAGN itu sudah ada sejak tahun 1972, dan kontrak karyanya sudah ada dari tahun 1998, masih zaman Orde Baru. Jadi enggak ada hubungannya sama sekali (dengan Presiden Jokowi),” tandasnya lagi.
Isu ini mencuat ke permukaan publik setelah sejumlah akun di media sosial menyebarkan video dan foto kapal-kapal pengangkut nikel dengan nama-nama yang dianggap menyerupai nama Presiden dan Ibu Negara.
Keberadaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana pun langsung menyita perhatian, dan menimbulkan berbagai spekulasi serta dugaan adanya keterlibatan elit kekuasaan dalam bisnis nikel di wilayah timur Indonesia.
Namun, berdasarkan penjelasan resmi dari Bahlil, penamaan kapal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi maupun keluarganya.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses perizinan dan aktivitas distribusi nikel tersebut berjalan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan telah berlangsung jauh sebelum pemerintahan saat ini.(*)