METROPOLITAN.ID – Fakta mengejutkan terungkap dari hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebanyak lebih dari 571 ribu rekening penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat dalam transaksi judi online (judol), tindak pidana korupsi, bahkan pendanaan terorisme.
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebutkan bahwa pihaknya telah mencocokkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik penerima bansos dengan data hasil analisis transaksi mencurigakan. Hasilnya, sebagian besar dari mereka tercatat aktif bermain judi online, dan sebagian kecil lainnya diduga terlibat dalam kejahatan berat lainnya.
"Ya kita masih, baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol, ya itu 500 ribu sekian. Tapi, ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada," kata Ivan.
Baca Juga: Bingung Dana Bansos PIP 2025 Belum Cair? Begini Cara Cek Penerima Secara Online
Tak hanya praktik judi online, PPATK juga mengidentifikasi lebih dari 100 NIK penerima bansos yang terhubung dengan kegiatan pendanaan terorisme. Menurut Ivan, data ini tengah didalami lebih lanjut sebelum diserahkan ke aparat penegak hukum dan kementerian terkait.
"Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme," kata Ivan.
Ivan mengungkapkan bahwa total transaksi mencurigakan dari 570 ribuan rekening penerima bansos yang terindikasi judi online mencapai lebih dari Rp 900 miliar. Jumlah fantastis ini hanya berasal dari data transaksi di satu bank milik negara (BUMN).
"Ya total hampir Rp 1 triliun ya, lebih dari miliar. Ada satu bank BUMN. Oh masih, masih ada 4 bank lagi," kata dia.
Dengan demikian, diperkirakan jumlah rekening dan nominal transaksi akan meningkat drastis jika investigasi diperluas ke seluruh lembaga keuangan lainnya.
Baca Juga: Benarkah Dana Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair Bulan Ini? Cek NIK KTP Anda Sebagai Penerima Sekarang
Menanggapi temuan ini, pemerintah mengancam akan menghapus nama-nama penerima bansos yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal, terutama judi online dan pendanaan terorisme.
Langkah ini merupakan bentuk penegakan prinsip tepat sasaran dan tepat guna dalam distribusi bantuan sosial negara.
Kementerian Sosial dan lembaga terkait tengah menunggu laporan final dari PPATK untuk segera melakukan verifikasi dan pencoretan nama-nama penerima bansos bermasalah.
Sebelumnya, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo juga sempat mengkaji rencana penyaluran bansos kepada korban dampak judi online sebagai upaya pemulihan sosial. Namun, rencana tersebut menuai kritik publik dan belum dilanjutkan.