METROPOLITAN.ID – Momentum reses DPRD Kabupaten Bogor di Kecamatan Cileungsi pekan lalu dimanfaatkan sebagai ajang bagi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Cileungsi untuk memaparkan capaian program perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi perangkat wilayah, khususnya Ketua RT dan RW.
Dalam forum yang dihadiri berbagai elemen masyarakat dan perwakilan legislatif itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cileungsi, Andi Widya Leksana, menyampaikan secara gamblang bagaimana program jaminan sosial untuk RT dan RW telah memberikan manfaat nyata, terutama melalui program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
“Seluruh Ketua RT dan RW saat ini sudah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik jaminan kematian maupun jaminan kecelakaan kerja,” kata Andi kepada Radar Bogor
Menurut Andi, sejak Januari hingga Juli 2024, sebanyak 104 Ketua RT dan RW di Kabupaten Bogor telah menerima santunan jaminan kematian, dengan total nilai manfaat yang disalurkan mencapai sekitar Rp4 miliar. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp42 juta.
Baca Juga: Reses, DPRD Kabupaten Bogor Janjikan Pembangunan Sirkuit di Rumpin pada 2024
“Jumlah ini menjadi bukti konkret kontribusi BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pencegahan risiko kemiskinan,” ucapnya.
Tak hanya sebagai angka statistik, santunan tersebut menurut Andi merupakan penjaga keberlanjutan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketua RT dan RW, sebagai tulang punggung keluarga, memiliki peran penting di masyarakat sekaligus di dalam rumah tangga mereka.
“Kalau mengalami kecelakaan kerja, peserta berhak atas santunan maksimal hingga Rp118 juta serta beasiswa untuk dua orang anak,” terangnya.
Ia menambahkan, biaya perawatan medis akibat kecelakaan kerja juga ditanggung penuh tanpa batas biaya hingga peserta sembuh total. Peserta yang dirawat di rumah sakit pemerintah juga mendapat hak rawat inap di kelas satu.
Baca Juga: 18.187 Warga Kota Bogor Dicoret jadi Peserta BPJS PBI, Pemkot Alihkan Anggaran Kesini
“Kami sudah punya peserta dari Kecamatan Babakan Madang yang menerima manfaat ini,” tambah Andi.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mendorong agar program perlindungan sosial ketenagakerjaan bisa disinergikan hingga ke tingkat desa melalui dukungan regulasi bantuan keuangan desa. Dukungan dari DPRD maupun pemerintah daerah dinilai krusial untuk memperkuat keberlanjutan program.
“Kami mohon dukungan agar jaminan sosial ini bisa disinergikan melalui regulasi bantuan keuangan desa,” tandasnya.