METROPOLITAN.ID - Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023, sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan konsolidasi, koordinasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan di bidang perpustakaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah terdapat dalam Renstra Perpustakaan Nasional RI, serta mendukung proses perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh jajaran pemangku kepentingan di bidang perpustakaan, dengan mekanisme bottom up dan top down planning.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyatakan peran dari perpustakaan adalah mencerdaskan sekaligus mensejahterakan anak bangsa, memperkuat persatuan untuk NKRI dan menjadi pemain global. Ia menegaskan Rakornas hari ini, Senin (6/3/2023) adalah menyamakan persepsi tentang literasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu rumusannya dijelaskan sebaik-baiknya.
"Di era digital saat ini, perpustakaanlah yang menjangkau masyarakat, bukan sebaliknya. Maka dari itu kami meluncurkan Bintang Pusnas, yang memuat jurnal ilmiah internasional, Ipusnas dan Kastara yang mudah dijangkau secara digital," katanya. Menurutnya, tugas dari perpustakaan menyajikan informasi-informasi yang kredibel, relevan dan berbasis referensi yang jelas.
"Hal ini dikarenakan kita tengah digempur oleh buzzer-buzzer (pasukan siber) yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan kebencian. Dan ini adalah pekerjaan yang memfilter, memperkecil bahkan menghilangkan dampaknya terhadap perpecahan anak bangsa. Maka kita harus mampu mencegah adanya upaya adu domba dan memfilter di akar rumput agar persatuann tetap terjaga," ," ungkap Syarif Bando.
Baca Juga: Tuai Respon Positif, Ngariung Sehat Ala Dokter Raendi Rayendra Terus Berlanjut
Ia pun mengungkapkan perannya management of colection (10 persen), management of knowledge (20 persen) dan transfer of knowledge (70 persen). Ditegaskan, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang dapat diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global.
Contohnya seperti smarthone. Pihak Korea membeli bahan dasarnya di Indonesia, lalu menjualnya kembali produk jadi ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal berkali-kali lipat. “Dari mana orang bisa menciptakan teknologi yang sangat canggih. Dari ilmu pengetahuan yang didapat dari membaca. Jadi Setelah membaca, pahami lalu implementasikan apa yang telah dicerna," tegasnya.
Baca Juga: Resep Kue Mochi Daifuku yang Enak dan Mudah Dibuat, Manisnya Cocok untuk Takjil Berbuka Puasa
Jadi, lanjut dia, terlalu mahal bangsa ini membayar kalau tidak menjadi negara produsen. Menurutnya ada lima tingkatan literasi yakni:
1. Baca, tulis, hitung dan pembentukan karakter
2. Aksen bahan bacaan terjangkau yang akurat, terkini, terlengkap, terpercaya
3. Memahami apa yang tersirat dan yang tersurat'
4. Inovasi, kreativitas sebagai antisipasi terhadap perkembangan teknologi informasi
5. Memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang/jasa yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
Ia pun mengulang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa sudah 77 tahun Bangsa Indonesia merdeka, namun masih mengekspor bahan baku. Jokowi menginginkan yang diekspor adalah barang setengah jadi, bahkan kalau perlu barang jadi. Hal ini juga disampaikan pernah disampaikan Presiden Soekarno (Bung Karno), bahwa ciri-ciri negara jajahan adalah negara yang sumber daya alamnya dieksploitasi oleh negara lain dan dia menjadi pasarnya.
Baca Juga: Rencana Liburan? Tiket Pesawat ke Jepang Ternyata Terjangkau Lho.. Cuma Rp6 Jutaan Saja!
Arahan Presiden tentang pentingnya transformasi perpustakaan untuk mempercepat terwujudnya : menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, peningkatan inovasi dan kreativitas, kemampuan menciptakan lapangan kerja, kemampuan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan income per kapita, menambah devisa negara, terwujudnya masyarakat adil dan makmur serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang tangguh.
Indonesia juga masih kekurangan buku sebagai ilmu terapan. Standar UNESCO adalah minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun. Sementara di negara Indonesia satu buku ditunggu oleh 90 orang. Hasil ini merupakan survei dari Aceh hingga Papua.
"Ini masalah. Jadi tugas dan tanggung jawab kita khususnya Bupati dan Walikota adalah membuat tulisan minimal buat tulisan asal usul kabupatan dan alat pusat produksi dan potensi sumber daya alamnya. Mohon kesadaran dan tentu bisa melibatkan guru, dosen, mahasiswa dan adanya kolaborasi dan bersatu, serta jangan mementingkan ego pribadi saja," tegas Syarif.
Baca Juga: Kedapatan Bawa Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor Asal Lampung Selatan Ditangkap Polisi