METROPOLITAN.id - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI MPO Cabang Bogor mengaku bakal melaporkan Satuan Tugas (Satgas) PPDB Kota Bogor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.
Hal itu terungkap saat mereka menggelar aksi unjuk rasa terkait permasalahan PPDB di Balai Kota Bogor pada Kamis, 27 Juli 2023.
Menurut Sekum HMI MPO Cabang Bogor, Sirhan, bahwa yang dianggap hari ini sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan PPDB dengan membentuk Satgas PPDB, itu bukan lah sebagai solusi semata.
Karena, ketika Wali Kota Bogor Bima Arya dan Satgas PPDB melalukan blacklist terhadap nama-nama yang akhirnya mereka dikeluarkan, itu malah menjadi masalah baru. Di mana, mereka yang terkena blacklist itu harus dikemanakan anak-anak muridnya.
Kemudian, pembentukan Satgas PPDB ini dinilai pihaknya sebagai upaya untuk menutupi masalah PPDB itu sendiri. Karena, yang hari ini keluar atau gempar di Media Sosial (Medsos), masalah yang ditangani lebih ke peserta PPDB itu sendiri, sementara untuk penyelenggara belum ditangani.
Atas hal itu, pembentukan Satgas PPDB yang salah satunya diambil dari jajaran Disdukcapil dan Disdik Kota Bogor, itu dianggap pihaknya sebagai upaya untuk menutupi siapa penyelenggara yang bermasalah.
"Karena sampai hari ini penyelenggara yang bermasalah itu tidak dijadikan objek oleh lembaga yang berwenang seperti APH dan sebagainya," kata Sirhan.
"Oleh karena itu sikap kita terhadap pendidikan, khususnya terkait PPDB ini bakal kita kawal sampai selesai, sampai istilahnya tuh mendapatkan titik temu lah," sambung dia.
"Entah itu terkait dengan pemblacklistan dikemanakan anak muridnya, dan terkait dengan pembentukan Satgas itu wewenangnya apa dan sejauh mana tindakan Satgas ini nantinya untuk mengkroscek lembaga-lembaga atau oknum-oknum pejabat yang bermain itu siapa saja," ungkap Sirhan.
Dijelaskan dia, Satgas PPDB Kota Bogor sudah bekerja selama satu bulan lebih. Akan tetapi, sampai hari ini mereka atau Wali Kota Bogor Bima Arya belum mengeluarkan atau menemukan orang-orang atau penyelenggara yang bermasalah atas PPDB tersebut.
Dikhawatirkan, masalah PPDB ini hanya menjadi isu tahunan, yang mana pada tahun berikutnya bakal terulang kembali dan terjadi tindakan yang sama lagi.
Untuk itu, HMI MPO Cabang Bogor mengaku akan melaporkan pejabat-pejabat pemerintah yang ada di dalam Satgas PPDB Kota Bogor ke Kejaksaan.
"Nanti setelah kami ke Kementerian, kami bakal datang ke Kejaksaan untuk melaporkan pejabat-pejabat pemerintah yang hari ini terduga melakukan nepotisme di dalamnya," beber dia.
"Kalau Tipikor kita rasa bisa naik ke KPK, tapi mungkin untuk sementara yang ada di benak teman-teman HMI khususnya pengurus, poin-poin pasal yang dilanggar itu ada di Kejaksaan (yang menangani). Kami bakal melakukan pelaporan dengan catatan pasal-pasal terkait nanti," tandas Sirhan.