METROPOLITAN - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Barat Ali Rachman meminta masyarakat untuk melaporkan bila ada pungutan liar alias pungli di Kantor Imigrasi Sukabumi. Kalau terbukti, oknum tersebut tak segan-segan diberikan sanksi.
“Masyarakat silakan laporkan bila masih ada calo dan oknum pegawai melakukan pungli,” ujar Ali yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi Filianto Akbar usai menerima perwakilan demonstran dari Garis dan Kompak, beberapa waktu lalu.
Terlebih, sambung dia, sudah ada Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dalam pelaksanaannya tidak pandang bulu dan tidak melihat besar kecil nilai uangnya. ”Di Kanwil KemenkumHAM pimpinan selalu rutin mengecek ke lapangan, melakukan monitoring dan evaluasi,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, ratusan massa dari organisasi (ormas) berasal dari dari Gerakan Reformis Islam (Garis) dan Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (Kompak) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi. Mereka menuntut Imigrasi mengusut tuntas kasus Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja secara ilegal di Sukabumi.
Dalam aksinya, massa meminta Imigrasi menjelaskan banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Sukabumi. Belakangan tiga warga negara China yang diamankan Imigrasi karena bekerja sebagai buruh batu bata di Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.
”Imigrasi jangan sampai meloloskan pekerja ilegal itu bekerja di Sukabumi,” kata seorang perwakilan massa dari Garis Abah Ale. Ia berharap pekerja asing yang ilegal di Sukabumi ditindak, termasuk mencegah adanya calo pekerja asing ilegal yang masuk ke Sukabumi.
”Keberadaan pekerja asing ilegal tersebut mengancam pekerja lokal khususnya Sukabumi,” tambah perwakilan ormas Kompak, Dace Alisandi.
Sebab, menurut Dace, banyak pekerja asing yang bekerja sebagai pekerja kasar yang sebenarnya bisa dikerjakan orang Indonesia. Ke depan, perusahaan yang ada di Sukabumi lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja lokal daripada dari luar negeri demi menekan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
(pk/er/py)