METROPOLITAN – Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni menghabiskan Rp 68 miliar selama masa kampanye Pilkada DKI 2017.
Hal itu sebagaimana terungkap dalam laporan penerimaan dan pengeluaran AHY-Sylvi semasa kampanye yang diserahkan ke KPUD DKI Jakarta.
“Kita menyerahkan laporan jumlah sumbangan dan pengeluaran. Total sumbangan yang kita terima itu Rp 68 miliar dan pengeluaran Rp 68 miliar. Saldo yang ada itu di rekening bank itu Rp 1 juta dan cash Rp 14 jutaan lah sisanya,” terang bendahara umum tim pemenangan Agus-Sylvi, Gatot Suwondo, saat berada di Kantor KPUD DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat.
Menurutnya, sumber dana terbesar berasal dari sumbangan kelompok masyarakat. Sisanya, dari sumbangan perorangan.
“Sumbangan yang diterima itu Paslon Agus-Sylvi itu total menyumbangkan Rp 430 juta. Dari DPD partai pendukung itu masing-masing Rp 350 juta sehingga totalnya Rp 3 miliar. Terus dari individu sebanyak 43 orang jumlahnya Rp 6,6 miliar,” kata Gatot.
Sumbangan paling banyak memang dari kelompok. Ada 109 kelompok dengan total jumlah Rp 52,5 miliar dan 13 badan usaha sebanyak Rp 6,3 miliar. “Jadi 76 persen sumbangan dari kelompok. Kelompok misalnya ada kelompok pasar, pedagang, dan asosiasi,” jelasnya.
Nah, untuk pengeluaran, lanjut Gatot, paling banyak untuk tatap muka. Baik pertemuan tertutup maupun terbuka. Sisanya banyak dialokasikan untuk alat peraga penunjang seperti atribut kampanye.
“Dari jumlah ini dari segi pengeluaran 42 persen terpakai dalam mengadakan pertemuan baik tatap muka, khusus terbatas. Ataupun pertemuan umum itu 41 persen. Kemudian untuk peraga, spanduk kaos, dan sebagainya itu sebesar Rp 16 miliar atau 24 persen dari pengeluaran,” jelasnya.
Pasangan Agus-Sylvi juga menggelontorkan dana untuk konsumsi dan pulsa saksi di 13 ribu TPS. Mereka pun mengupgrade IT dengan biaya Rp 4 miliar atau enam persen dari total pengeluaran.
“Karena kita para saksi akan memfoto pada waktu tabulasi, foto C1 langsung dikirim ke pusat dan Insya Allah real time kita bisa tahu siapa yang nomor 1,2,3 basisnya di TPS. Sehingga nanti ke atas kalau ada kecurangan basis ini yang akan kita gunakan sebagai bukti di MK. Nah yang lain lagi adalah biaya operasi yang setiap minggu kita keluarkan kita habiskan Rp 3,5 miliar. Jadi totalnya Rp 68,954 miliar,” jelas Gatot.
“Semua yang diserahkan itu dokumen pendukung yang nyumbang, setoran, nama setoran ke bank. Laporannya kwitansi-kwitansi akan diserahkan kemudian. Kita sudah diberitahu akuntannya siapa dan besok data-data ini akan diserahkan jam 10.00 kepada akuntan. Setelah itu kita bicara sama akuntan untuk verifikasi.”
SUMBER : Pojoksatu