Enam rekomendasi itu antara lain menolak angkutan online baik roda dua maupun roda empat di Kabupaten Bogor yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bogor. Berkoordinasi dengan Polres Bogor dan Forum LLAJ dalam menertibkan angkutan online.
Kemudian mendorong pemerintah dalam meningkatkan pembinaan, peningkatan dan pelayanan angkutan umum yang nyaman, aman dan handal melalui standar minimum angkutan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
"Selama usulan ini diajukan, sopir diimbau untuk bersabar dan tidak melakukan tindakan anarkis," ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi.
Sumber : liputan6.com