METROPOLITAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) hibahkan anggaran sebesar Rp 1,687 triliun untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 mendatang. Anggaran tersebut rencananya akan disebar untuk kebutuhan KPU Jabar, Bawaslu serta unsur-unsur lainnya yang terlibat dalam pengamanan pilkada serentak. “Total anggaran mencapai Rp 1,687 triliun. Anggaran itu akan dibagi ke KPU Jabar selaku penyelenggara senilai Rp 1,169 triliun, Bawaslu Jabar Rp 322 miliar dan beberapa unsur lainnya seperti TNI dan Polri,” kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher). Bahkan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani sehingga Aher berharap anggaran itu bisa dicairkan tahun ini untuk optimalisasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. “Keseluruhan Rp1,687 triliun itu alhamdulilah sudah kami tanda-tangani dan pencairan siap tahun ini untuk seluruh unsur seperti Polda Jabar, Kodam, Polda Metro dan unsur-unsur lain termasuk unsur dari Pemprov Jabar juga,” terangnya. Sementara dari alokasi APBD murni 2017, alokasi untuk KPU Jabar senilai Rp400 miliar. Sementara angaran untuk Bawaslu sebesar Rp 197 miliar. “Ini masuknya ke APBD murni dulu. Kalau di perubahan, bahaya takut ga teranggarkan. Dana pengamanan juga sudah dianggarkan tahun ini dan tahun depan ada,” ujar Aher. Pilkada Serentak 2018 di Jabar diikuti sekitar 16 daerah. Selain itu, ada juga Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar yang bisa memangkas biaya mencapai Rp500 miliar. Biaya itu dihemat lantaran kebutuhan TPS, bilik suara dianggarakan hanya satu kali. “Pada dasarnya, Pilgub dan Pilwalkot sama-sama, kan biaya TPS itu-itu juga. Jadi enggak mungkin pilgub dan pilwalkot buat kotak suara. Nambah hanya kertas suara. Makannya ada penghematan. Kira2 penghematan itu bisa sampai 500 miliar. Kalau pilgub sendirian nggak bareng bisa sampai Rp 2 Triliun sekian,” jelasnya. (pj/ram)