berita-hari-ini

80 Persen Jalan Rusak, Desa Buniwangi Ngarep Bantuan

Selasa, 30 Mei 2017 | 09:36 WIB

METROPOLITAN - Desa Buniwangi, Ke­camatan Surade, Kabupaten Sukabumi, menjadi salah satu desa yang kondisi in­frastruktrur jalannya sangat memprihatin­kan. Dari total jalan desa yang ada, 80 persen di antaranya masuk kategori rusak parah. Melihat kondisi itu, pemerintah desa berharap ada perhatian serius dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.

Kepala Desa Buniwangi Nugraha men­gatakan, bantuan untuk perbaikan jalan yang ada, selama ini masih jauh dari hara­pan meskipun bantuan itu kadang turun dua kali setahun. “Bantuan yang ada masih jauh dari harapan untuk bisa menuntaskan pembangunan jalan. Sebab, kondisi jalan yang rusak sangat banyak,” kata Nugraha kepada Metropolitan, kemarin.

Yang lebih parah lagi, Nugraha melanjut­kan, kerusakan jalan berdampak langsung terhadap laju ekonomi masyarakat. Kon­disi ini bisa diidentifikasi dari masalah trans­portasi, seperti lamanya akses distribusi dan kendaraan yang mudah rusak akibat jalan yang juga rusak parah. “Terutama hasil pertanian. Kalau tidak bisa didistribu­sikan dengan cepat pasti busuk karena kelamaan di jalan. Kendaraan juga mudah rusak. Jadi biaya operasional membengkak,” keluhnya.

Untuk itu, Nugraha berharap pihak-pihak terkait mengambil langkah cepat. Sebab, infrastruktur jalan menjadi hal penting da­lam roda perekonomian masyarakat. “Sta­tus jalan juga menjadi masalah. Katanya jalan yang dulu kabupaten sekarang men­jadi jalan desa. Kami juga meminta dibu­atkan jembatan penghubung antara Desa Buniwangi dengan Desa Cipeundeuy agar akses masyarakat lebih mudah,” harap Nugraha.

Senada, Ketua LSM Kompor Herman me­nyampaikan hal serupa terkait permasala­han jalan. Menurutnya, infrastruktur jalan menjadi pintu utama meningkatkan per­ekonomian masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret men­gatasi permasalahan jalan yang merugikan masyarakat. “Kami prihatin dengan kon­disi jalan yang ada saat ini. Padahal, apa salahnya jika pemerintah melakukan penin­jauan langsung dengan turun ke lapangan. Pemerintah berkewajiban menyediakan akses yang layak untuk masyarakat,” tegas Herman.

(fin/yop/hp/ram/run)

Tags

Terkini