berita-hari-ini

Pasar Murah Di Sukabumi Diburu Warga

Jumat, 2 Juni 2017 | 07:46 WIB

METROPOLI­TAN - Puluhan warga berbondong-bondong menyerbu pasar murah dan bazar Ramadan yang digelar Dinas Ko­perasi, UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Dikopdagrin) Kota Sukabumi di halaman Kelu­arahan Cisarua, Kecamatan Ci­kole, Kota Suka­bumi, kemarin.

Di pasar murah tersebut, Dikop­dagrin meny­ediakan sedikit­nya lima komo­ditas yang lebih murah 30 persen dibandingkan dengan harga di pasaran pada umumnya. Kelima komoditas ter­sebut yakni beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng dan kacang.

Wali Kota Sukabumi M Muraz men­gatakan, masyarakat bisa mendapatkan harga lebih murah karena pemerintah juga memberikan subsidi sebesar 30 persen untuk berbagai komoditas ke­butuhan bahan pokok itu. ”Kegiatan ini untuk masyarakat dan membantu warga sekitar yang kurang mampu dengan harga turun sekitar 30 persen,” kata Muraz.

Digelarnya pasar murah dan bazar Ra­madan ini, lanjutnya, di antaranya juga untuk memecahkan solusi mahalnya harga kebutuhan pokok saat ini. Muraz khawatir jika tak ada upaya mengantisi­pasinya, masyarakat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan bahan pokok jelang Lebaran. ”Kita tidak melaksanakan ope­rasi pasar murah, tetapi diganti dengan bazar Ramadan yang juga menawarkan harga lebih murah dari pasaran,” ujar Muraz.

Kepala Diskopdagrin Kota Sukabumi Ayep Supriatna menjelaskan, dalam pasar murah ini, pemerintah meny­ediakan satu paket komoditas yang dianggap dibutuhkan masyarakat saat Lebaran. ”Dalam satu paket, kita jual hanya Rp68.500. Terdiri dari beras 3 kg dengan harga Rp22.500, gula pasir 1 kg dengan harga Rp10 ribu, tepung terigu Rp6.000 per kg, minyak goreng Rp11 ribu per kg dan kacang suuk Rp19 ribu per kg,” terang Ayep.

Untuk memenuhi pasar Ramadan yang akan berlangsung 14 hari di tu­juh kecamatan dan satu di pemda, Ayep mengaku semuanya sudah mendapat subsidi dari pemerintah sekitar Rp163 juta dengan jumlah 35 ton untuk kelima komoditas tersebut. ”Kegiatan ini saya utamakan untuk masyarakat dulu, apalagi bagi warga kurang mampu. Untuk PNS, akan di­tahan dulu sampai semua masyarakat diperkirakan sudah membeli,” ujarnya.

(yan/hep/ram/run)

Tags

Terkini