METROPOLITAN - Pengamat pendidikan tinggi dari Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto ikut menanggapi wacana keterlibatan Presiden dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri (PTN).
Menururtnya, intervensi Presiden yang berlebihan dalam pemilihan rektor, bertentangan dengan semangat otonomi kampus. ’’Jelas menjadi sebuah praktik yang tidak umum,’’ tuturnya, kemarin.
Menurutnya sudah ada pelimpahan dari pemerintah ke akademisi terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi. Sehingga kuota suara Menteri Ristekdikti atau pemerintah pusat dipatok 35 persen.
Dia juga menjelaskan tugas Presiden bisa semakin banyak, ketika harus ikut cawe-cawe dalam penentuan rektor PTN.
Keterlibatan Presiden dalam penetapan rektor jelas akan memunculkan efek domino. Misalnya bakal banyak suara pertimbangan yang masuk ke Presiden.
Suara-suara itu menjadikan pemilihan rektor bukan murni kegiatan akademik. Tetapi lebih condong menjadi agenda politik.
’’Malah bahaya. Jelas keterlibatan Presiden banyak mudhorot (sisi buruk, red) nya,’’ katanya.
Totok mendukung bahwa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berkembang di sebuah kampus.