METROPOLITAN - Sebanyak 16 orang gila binaan Panti Asuhan Welas Asih, Kamis (18/1) lalu diturunkan di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi. Ketua Panti Asuhan Welas Asih, Deni Solang, menyebutkan jika aksi yang dilakukannya ini akibat ketersinggungannya dengan ucapan pelayan saat pembuatan dokumen Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kantor Pelayanan Jamkesda, Cisaat. “Kalau mau diverifikasi lagi silahkan. Apakah mereka orang miskin atau bukan. Jangan suudzon gitu, saya dikatain saya mengurus jamkesda orang mampu. Sekarang silahkan dinkes urus. Sebenarnya ini bukan tugas saya kok. Saya hanya membantu saja. Kalau mau dibawa ke rumah sakit jiwa silahkan, ini berkasnya sudah beres,” beber Deni.
Namun setelah terjadi komunikasi dengan Sekretaris Dinkes Kabupaten Sukabumi, Harun Alrasyid, sebelas orang kembali dibawa pulang ke panti asuhan. Sementara lima orang lagi yang awalnya akan dirujuk ke Rumah Sakit Marjuki Mahdi, Bogor ditelantarkan. Padahal, satu diantaranya tidak bisa berjalan karena diduga akibat kecelakaan lalulintas saat masih liar di jalanan beberapa waktu lalu.
Deni mengaku, selama 2,5 tahun mengurus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak ada bantuan sepeser pun dari pemerintah. Padahal dalam hal ini pemerintah harus ikut andil, sebab fakir miskin dan orang terlantar dilindilungi negara. “Tadinya mau saya tinggalkan 16 ODGJ ini di kantor dinkes. Setelah komunikasi dengan Pak sekdis, sebelas orang saya bawa pulang dan lima saya tinggalkan. Biarin kalau pun orang dinas tak mau ngurus, mereka (ODGJ) akan liar sendiri. Kalau tetep tak mau mengurus, mungkin nanti semuanya saya lepas di pendopo, tapi saya takut dinilai politis lagi,” paparnya seraya mengancam.
Untuk pembiayaan makan sehari-hari, Deni mengaku hanya mengandalkan hasil usahanya jualan batu mulia dan bantuan orang dermawan. “Kalau yang dari luar kabupaten, memang mereka bayar untuk makan. Paling besar Rp800 ribu per bulan. Tapi kebanyakan yang diambil dari jalanan mereka tak ada yang nanggung,” imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris Dinkes Kabupaten Sukabumi, Harun Alrasyid, mengatakan jika ke 16 ODGJ yang diturunkan di kantor dinkes itu sudah dilengkapi Kartu Jamkesda berikut rujukan yang ditujuken ke RS Marjuki Mahdi. “Kalau memang aksi ini akibat sakit hati dari perkataan karyawan kami, saya atas nama pribadi dan mewakili intansi meminta maaf,” tuturnya.
Harun merasa, hal itu terjadi kesalahfahaman saja. Sebab, Jamkesda itu berdasarkan perbup hanya untuk masyarakat miskin warga Kabupaten Sukabumi. Terlebih, saat ini pemkab memiliki keterbatasan anggaran. Sehingga, pelayanan di bidang Jamkesda hanya melaksanakan tugas sesuai perbup. “Kalau kita mengelurkan Jamkesda atau rujukan untuk masyarakat luar daerah, tentu kita yang disalahkan. Karena kita hanya pelaksana kebijakan saja,” bebernya.
Saat ini dinkes ingin mengusulkan agar ada pengecualian bagi ODGJ. Sehingga saat petugas mengklaim ODGJ yang diambil dari jalan dan asalnya dari mana saja, cukup dengan menggunakan alamat Panti Asuhan Welas Asih, Kampung Cangehgar, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi saja.
(ryl/rad/ram/run)