METROPOLITAN - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi meminta agar penjelasan mengenai sumber-sumber pendanaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak diterangkan, sebagai mana yang termuat dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan anak yang dismpaikan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan. “Pengaturan kewajiban dan tanggungjawab yang diberikan selain kepada pemerintah daerah, seperti kepala desa, kelurahan dan kecamatan, harus sesuai dengan kewenangan dan urusannya, terkait dengan pasal 4-7 raperda mohon diberikan penjelasan untuk dikaji ulang,” kata anggota Fraksi Gerindra, Tarmizi Alom Heri, ketika membacakan pandangan umum fraksi di rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu.
Adanya pengaturan mengenai Forum Anak Daerah, perlu adanya penjelasan, peserta atau lembaga yang masuk ke dalam Forum Anak Daerah tersebut struktur organisasinya dan lain sebagainya. Hal itu agar lebih terurai dimuat dalam raperda ini dan mohon penjelasan untuk alokasi pembiayaannya.
Kedepan apabila telah diundangkannya perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, tentunya akan berkonsekwensi terhadap beberapa programdan kegiatan yang perlu didukung APBD. “Ini perlu menjadi catatan penting agar kedepannya penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan dengan maksimal dengan dukungan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
(ade/ram)