METROPOLITAN - Fraksi Partai Demokrasi Indonesi (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi, mempertanyakan kepada pemerintah daerah sudah sampai sejauh mana langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ini seiring dengan adanya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak (PPA) yang diusulkan eksekutif ke legislatif.
Hal itu disampaikan ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dini Sutiasih, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang PPA di gedung utama DPRD Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini. “Anak adalah amanah yang dititipkan kepada kita selaku orang tua, dan anak adalah merupakan aset dan investasi bangsa dan negara kerena anak adalah penerus masa depan,” jelas Dini kepada forum rapat.
Menurut Dini, dewan ingin mengetahui sampai saat ini sudah sejauh manakah langkah-langkah atau upaya yang dilakukan Pemkab Sukabumi dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan anak agar Kabupaten Sukabumi kedepan meraih predikat kabupaten layak anak. “Sudah sejauh mana pula upaya konkrit yang dilakukan pemda dalam melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada anak agar anak-anak Kabupaten Sukabumi benar-benar menjadi tumpuan harapan bangsa,” tanya Dini.
Karena, lanjut Dini, melihat kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan data dan fakta masih cukup tinggi. Dan itupun hanya berlaku bagi mereka yang berani melaporkan kasus tersebut, sehingga fenomena ini ibarat bangunan piramid yang terbalik. “Pemda wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak daerah. Apakah di Kabupaten Sukabumi sudah dibentuk forum anak daerah sebagi wujud tanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan dan perlindungan anak dalam menekan tindak perbuatan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak,” katanya mengakhiri.
(ade/ram)