METROPOLITAN - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi menilai telah banyak capaian hasil kinerja yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat, terutama dengan penilaian tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Atas dasar laporan tersebut, Demokrat mengucapkan selamat atas keberhasilan dan memberi penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh perangkat daerah, baik secara kolektif maupun yang dicapai secara individu maupun instansi terkait.
Fraksi Demokrat pun berharap semoga di tahun-tahun ke depan Kabupaten Sukabumi akan lebih baik lagi, maju dan sejahtera sebagai harapan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut diucapkan anggota Fraksi Partai Demokrat, Saepulloh, ketika membacakan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 di rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini.
Menurut Saepulloh, Demokrat yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya pemerintah daerah secara bermartabat dan proporsional, menilai laporan tersebut menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Sehingga jalannya tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. “Fraksi Demokrat sangat mengapresiasi atas pemberian WTP terhadap laporan keuangan Pemkab Sukabumi TA 2017 oleh BPK RI,” katanya.
Namun, lanjut Saepulloh, Demokrat berharap Pemkab Sukabumi tidak berpuas diri dengan capaian WTP ini, tapi harus lebih dari pada itu supaya Pemkab Sukabumi fokus kepada audit kepatuhan (compliance audit) dan audit kinerja (performance audit). “WTP dalam audit keuangan tidaklah cukup, karena sebagai lembaga pemerintah yang melayani kepentingan publik, audit harus mencakup tiga hal. Yaitu audit keuangan, audit kepatuhan dan audit kinerja,” jelasnya.
Audit kepatuhan dan audit kinerja, dijelaskan Saepulloh adalah audit yang lebih dalam dibandingkan dengan audit keuangan. Audit kepatuhan adalah audit yang menilai kesesuaian pengeluaran pemerintah dengan peraturan perundang undangan. “Sedangkan audit kinerja adalah perluasan dari audit keuangan, dimana lebih memfokuskan pada tujuan pengeluaran yang meliputi audit ekonomi, efislensi dan efektivitas,” terangnya.
Karena itu, tambahnya, dengan ketiga audit ini Fraksi Demokrat dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan yang bagus yang tercermin dalam predikat WTP juga berdampak pada publik yang akan tampak dalam audit kepatuhan dan audit kinerja tersebut. “Demokrat meminta Pemkab Sukabumi mengoptimalkan peningkatan PAD dan diharapkan bupati segera mengambil langkah konkret terkait kebijakan retribusi pajak yang lebih inovatif dan persuasif terhadap penunggak utang pajak,” paparnya.
Demokrat juga mendesak pemda melakukan terobosan nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi. “Perlu dibangun koordinasi dan harmonisasi kegiatan-kegiatan di SKPD yang berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan dan membuka peluang pekerjaan bagi pengangguran,” ujarnya. (ade/ram/run)